Dampak dan Keadilan Perpajakan (3-habis)

KRITERIA TARIF PAJAK

Pertumbuhan ekonomi hanya akan terjadi apabila lebih banyak masyarakat yang bekerja, menabung sebagian pendapatannya serta menginvestasikan nilai tabungannya. Hal-hal tersebut menurut Daniel J. Mitchell (2003) adalah prilaku-prilaku yang dapat meningkatkan kekayaan nasional. Masyarakat tidak begitu saja ekerja secara produktif dengan diterapkannya anggaran pendapatan dan belanja berimbang. Mereka juga tidak begitu saja meningkatkan tabungan dan investasi apabila dikenakan tarif pajak rendah atau subsidi pajak lainnya. Untuk meningkatkan pendapatan nasional sesuai dengan karakteristik masyarakat di suatu negara, para pengambil keputusan bidang pajak harus mengkonsentrasikan pada hal-hal yang berakibat positif terhadap prilaku bekerja, menabung dan berinvestasi.

Mitchell (2003) memaparkan sembilan petunjuk kebijakan perpajakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sebagai berikut.

1. Penurunan tarif pajak tidak perlu diterapkan seragam untuk seluruh wajib pajak. Beberapa opsi tarif pajak yang dipungut akan dapat mendorong pertumbuhan ejonomi, karena tarif pajak yang rendah dapat membuat masyarakat yang produktif menjadi semakin giat bekerja. Sedangkan bagi sebagian masyarakat lainnya yang cenderung kurang peduli dengan pungutan pajak, penurunan tarif pajak tidak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Fokus pada pertumbuhan ekonomi, bukan pada penurunan tarif. Beberapa kebijakan insentif pajak atau subsidi dapat berakibat hanya mengurangi jumlah penerimaan negara tanpa menghasilkan peningkatan kegiatan ekonomi secara signifikan. Beberapa negara telah membuktikan bahwa deregulasi perpajakan yang kecil pengaruhnya terhadap turunnya penerimaan negara justru dapat meningkatkan gairah investasi dunia usaha.

3. Kebijakan yang baik menghasilkan penerimaan negara lebih banyak. Jika keadaan prilaku masyarakat wajib pajak adalah produktif, penurunan tarif pajak justru meningkatkan jumlah penerimaan negara. Agar pelaksanaan kegiatan pemerintah tidak terganggu, harus diperhitungkan cara-cara yang dapat mengkompensasikan turunnya penerimaan negara akibat pengenaan tarif yang lebih rendah.

4. Jumlah potensi tambahan konsumsi masyarakat akibat adanya penurunan tarif pajak kurang signifikan terhadap peningkatan kegiatan ekonomi dibandingkan dengan turunnya jumlah total penerimaan negara. Untuk itu perlu diupayakan suatu kebijakan pelengkap yang dapat meng-offset selisih penurunan penerimaan negara tersebut. Pada akhirnya penurunan tarif pajak tidak merubah total pengeluaran, pendapatan nasional, dan pertumbuhan ekonomi.

5. Pertumbuhan ekonomi tidak diakibatkan oleh peningkatan konsumsi. Justru sebaliknya, pertumbuhan ekonomi sebagai faktor yang mendorong jumlah total konsumsi sebagai akibat dari meningkatnya jumlah daya beli masyarakat. Untuk itu, sebaiknya kebijakan publik tidak mengedepankan motif yang berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan jalan mendorong konsumsi.

6. Kebijakan pajak yang berdampak positif pada jangka pendek biasanya berdampak positif pula pada jangka panjang. Sebagai contoh, insentif pajak investasi dalam jangka pendek akan menarik minat pemodal masuk ke dalam negeri. Secara jangka panjang, faktor produksi tersebut akan juga mendorong pertumbuhan ekonomi agregat menjadi lebih baik.

7. Efisiensi belanja negara penting dilakukan. Meskipun beberapa pos-pos belanja negara membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti penyediaan keamanan dan penegakan hukum, studi membuktikan bahwa banyak pengeluaran publik yang justru berefek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Efisiensi belanja negara dapat dilakukan dengan merampingkan struktur pemerintahan.

8. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh investasi yang produktif. Dana investasi terutama diambil dari tabungan masyarakat. Investasi dan tabungan, keduanya dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Sedangkan tarif pajak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi suku bunga. Untuk itu perlu dikembangkan kebijakan pajak yang mendorong iklim investasi dan menabung.

9. Defisit belanja negara dapat berpengaruh pada turunnya tingkat suku bunga. Tetapi pengaruhnya kurang signifikan dibanding pengaruh faktor-faktor lain seperti pasar modal. Riset akademis yang dihasilkan menunjukkan bahwa tidak ada korelasi positif antara anggaran surplus, berimbang, atau defisit dengan tingkat suku bunga.

Inti dari sembilan petunjuk di atas adalah segala upaya kebijakan pajak seharusnya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi nasional dengan memberikan insentif pada aktivitas-aktivitas produktif nasional. Walaupun di beberapa negara penurunan tarif pajak justru dapat meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi, penurunan tarif bukanlah satu-satunya cara yang dapat diambil pemerintah.

 

Dampak dan Keadilan Perpajakan (2)

KRITERIA UMUM KEADILAN PERPAJAKAN

Prinsip keadilan perpajakan didasarkan pada distribusi pengenaan pajak untuk memenuhi belanja publik harus mempertimbangkan proporsi kekayaan dan pendapatan masyarakat. Prinsip ini dianut oleh semua negara dalam rangka memenuhi tuntutan keadilan dalam hukum. Walaupun pada pelaksanaannya banyak menimbulkan perbedaan-perbedaan. Secara konsep, keadilan perpajakan mengimplikasikan proses redistribusi kekayaan masyarakat dimana orang kaya membayar lebih banyak dari orang yang lebih miskin (dimensi vertikal). Dalam prakteknya, tidak dipungkiri jika orang kaya ikut menikmati sebagian keuntungan dari adanya belanja negara. Disamping keadilan pajak secara dimensi vertikal, perlu juga diperhatikan secara horizontal dimana pengenaan pajak terhadap seseorang harus lebih rendah dari kemampuannya membayar. Sebagai ilustrasi, pajak terhadap seorang petani harus lebih rendah dari hasil pertanian yang dimilikinya. Perlu juga prinsip keadilan pajak dilihat secara geografis dimana orang-orang yang tinggal pada daerah tertentu harus dikenakan pajak yang lebih tinggi.

Prinsip keadilan pajak dapat juga dilihat dari sisi yakni penerimaan dan pengeluaran. Beberapa argumen menyimpulkan keadilan pajak jika misalnya kenaikan pajak dikompensasikan dengan penyediaan pendidikan dan transportasi umum yang murah. Juga dapat dikatakan tidak adil jika sumber pendapatan tertentu dikenakan pajak tinggi, sementara sumber tersebut memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional.

Struktur pajak yang progresif cenderung lebih mudah dicapai pada struktur perekonomian yang mapan. Menurut konsep ini, masyarakat golongan ekonomi rendah harus dikenakan pajak yang ringan atau dibebaskan dari kewajiban pajak seluruhnya. Hambatan utama dari kebijakan pajak adalah keadaan ekonomi dan politik suatu negara, terbatasnya volume pendapatan masyarakat yang dapat dikenakan pajak, ketakutan akan efek negatif pajak terhadap produksi dan investasi nasional, serta pengaruh kekuatan orang-orang kaya terhadap kebijakan politik nasional. Tidak jarang para pelaku ekonomi yang kuat menyuarakan keluhan-keluhannya terhadap kebijakan pajak baru yang dapat menggangu kegiatan bisnisnya.

Distribusi pembebanan pajak yang adil dipengaruhi oleh cakupan faktor-faktor siapa yang membayar dan jenis pendapatannya serta tarif pajak. Hal ini juga dipengaruhi oleh metode assesment dan akurasi penghitungan pajak terhutang. Ketidakakuratan mengakibatkan ketidakadilan karena adanya pajak yang lebih atau kurang bayar. Sulitnya menerapkan metode assesment yang baik juga muncul dalam hal menentukan subjek pajak yang dikecualikan. Kebijakan pajak dianggap adil jika faktor-faktor seperti lanjut usia, dibawah umur, kemiskinan, dan cacat dikecualikan dari subjek kena pajak. Lebih lanjut keadilan pajak juga harus memperhitungkan besarnya jumlah tanggungan dalam keluarga. Sekali lagi pada negara-negara yang relatif maju dalam perekonomian cenderung dapat mempercayai dokumen-dokumen yang membuktikan adanya hak atas pengecualian pajak.

 

PRINSIP KEADILAN dan PAJAK PENGHASILAN

Pajak penghasilan biasanya dihitung atas jumlah penghasilan selama satu tahun. Pajak penghasilan dapat dikategorikan sebagai pajak individu dan pajak badan. Pendapatan masyarakat dapat diukur berdasarkan sumber perolehannya ataupun penggunaannya. Berdasarkan sumber perolehannnya, pendapatan adalah seluruh penerimaan selama periode pajak yang berupa keuntungan jasa, tunjangan dari pemerintah atau swasta, dan kenaikan nilai kekayaan. Sedangkan berdasarkan penggunaannya pendapatan masyarakat dapat berupa pembelian barang dan jasa, beban pajak, sumbangan, dan tabungan.

Pendapatan masyarakat tersebut dapat digambarkan dengan persamaan :

I = C + ΔNW

Dimana,

I = Pendapatan tahunan (annual income)

C = Konsumsi Tahunan (annual consumption)

ΔNW = Perubahan kekayaan bersih setahun. (annual change in net worth)

Metode untuk mengukur pendapatan baik berdasarkan sumber perolehannya ataupun penggunaannya harus ditentukan sebelum pajak penghasilan dijalankan.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa konsep keadilan dalam perpajakan masih dapat diperdebatkan. Akan tetapi, perbedaan pendapat dalam hal kebijakan yang berkeadilan lebih kompleks lagi pada pajak penghasilan. Baik prinsip keadilan secara horizontal maupun secara vertikal, perumusan rancangan kebijakan fiskal lebih memerlukan perhatian khusus.

Secara horizontal, dikatakan bahwa pengenaan pajak harus sesuai dengan kesetaraan kemampuan ekonomi masyarakatnya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kesetaraan kemampuan ekonomi bisa diejawantahkan sebagai kesamaan tingkat pendapatan, atau kesetaraan ini hanya diukur dari jumlah pendapatan yang diterima saja dengan sama sekali mengabaikan potensi perbedaan pengeluaran dari masing-masing rumah tangga.

Sedang secara vertikal, masih terdapat beberapa pendapat yang kurang setuju jika keadlian secara vertikal dilambangkan dengan tarif pajak progresif. Adapun alasan yang mendasari ketidaksetujuan mereka dapat dilihat dari dua kebijakan yang biasa berkaitan dengan pajak progresif.

1. Kebijakan pendapatan pendapatan tidak kena pajak, kompensasi dari adanya kebijakan ini adalah rumitnya pelaksanaan peraturan dalam praktek. Pada akhirnya, kerumitan cenderung mendorong keengganan dan penyelewengan wajib pajak.

2. Kebijakan pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi untuk setiap tambahan pendapatan. Wajib pajak cenderung memainkan tempo pengakuan suatu pendapatan untuk menghindari pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi.

 

Dampak dan Keadilan Perpajakan (1)

A. PRINSIP MANFAAT

Setiap orang setuju bahwa sistem perpajakan haruslah adil, dimana setiap pajak harus memberikan kontribusinya yang layak untuk membiayai kegiatan pemerintah. Ada dua pendekatan prinsip mengenai sistem perpajakan yang adil, yaitu prinsip manfaat dan prinsip kemampuan membayar . Suatu sistem pajak dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperoleh dari jasa-jasa pemerintah. Berdasarkan prinsip ini, sistem pajak yang adil akan tergantung dari struktur pengeluaran publik. Oleh karena itu, prinsip manfaat memandang perekonomian sektor publik sebagai sektor yang melibatkan pengeluaran maupun penerimaan yang berkesinambungan. Agar prinsip manfaat dapat dilaksanakan, maka manfaat yang diperoleh wajib pajak atas terjadinya pengeluaran publik harus diketahui terlebih dahulu. Selain itu agar prinsip ini bisa adil, maka harus diasumsikan bahwa ketika sistem tersebut mulai diberlakukan, sudah terdapat distribusi yang tepat dalam perekonomian .

Penerapan kebijakan fiskal berdasarkan prinsip manfaat didalam prakteknya, lebih banyak ditetapkan pada penyediaan jasa-jasa publik berdasarkan prinsip manfaat yang khusus. misalnya pembebanan bea ( bea cukai dan bea masuk) serta pajak pengganti pembebanan seperti pajak BBM dan pajak kendaraan dalam rangka pembiayaan jalan raya. Manfaat hanya dapat diperoleh apabila pemakai dapat membayar misalnya biaya penggunaan sarana transportasi. Keuntungan penyediaan jasa publik model ini adalah dapat meringankan beban keuangan pemerintah. Mekanisme pasar dapat diterapkan untuk mendapatkan posisi tawar menawar yang efisien.

 

B. PRINSIP KEMAMPUAN MEMBAYAR

Prinsip kemampuan membayar (ability to pay principle) :

• Wajib pajak membayar pajak sesuai dengan tarif yang disesuaikan kemampuannya

• Kemampuan membayar seseorang tentu akan meningkat jika pendapatan meningkat

• Prinsip ini dianggap lebih berkeadilan secara horizontal dan vertikal

Berkeadilan horizontal adalah bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan yang sama harus membayar dengan jumlah yang sama. Berkeadilan vertikal adalah bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan yang lebih besar harus membayar pajak dengan jumlah yang lebih besar.

Hobbes berpendapat bahwa kewajiban membayar pajak harus dikaitkan dengan pendapatan yang dibelanjakan bukan yang ditabung. Dalam arti, pemborosan harus dikenakan pajak, sedangkan kebajikan harus diberi penghargaan. Pendapat lain mengatakan bahwa tabungan adalah konsumsi yang ditunda. Dan apabila tabungan masyarakat memperoleh bunga, jumlah pajak yang dibayar ikut meningkat apabila seluruh tabungan tersebut dikonsumsikan

Simpulan

• Pengenaan pajak yang didasarkan atas diterimanya pendapatan (termasuk pendapatan bunga) akan menyebabkan total pajak yang dibayar lebih besar. Keadaan ini menyebabkan orang cenderung untuk mengurangi tabungan

• Pengenaan pajak konsumsi ; pendapatan ditabung dulu atau langsung dikonsumsi, maka jumlah total pajak yang dibayar memiliki nilai sekarang (PV) yang sama

• Pada pajak konsumsi, dimungkinkan ada bagian pendapatan yang tidak kena pajak, yaitu pendapatan yang ditabung dan tidak pernah dikonsumsi. Pada akhirnya ini akan menjadi kekayaan individu atau warisan. Atas dasar ini, kekayaan individu dan warisan bisa dikenakan pajak

sumber : materi perkuliahan

gambar : http://www.radarbangka.co.id%2Fberita%2Fdetail%2Fnusantara%2F6917%2Ftidak-adil-alat-berat-kena-pajak.html

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah :

ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar akuntansi dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Untuk mengetahui Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nonPemerintah Klik di sini.

Delapan Prinsip yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah:

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

Contoh pencatatan pendapatan dengan menggunakan basis akrual adalah misalnya pada tanggal 30 September 2011 total tagihan yang belum dibayar oleh pasien rawat inap sebuah RSUD adalah sebesar Rp. 30 juta. Tagihan tersebut belum dibayar karena pasiennya masih dirawat.

Dengan menggunakan basis akrual, maka pendapatan tersebut diakui sebesar Rp. 30 juta meskipun secara tunai uang tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah akan tetapi sejumlah uang tersebut sudah menjadi hak bagi RSUD tersebut.

Jurnal atas transaksi ini adalah:

Dr. Piutang yang belum ditagihkan 30.000.000

Cr. Pendapatan 30.000.000

sedangkan pada saat pasien melunasi kewajibannya, maka jurnal transaksinya adalah:

Dr. Kas 30.000.000

Cr. Piutang yang belum ditagihkan 30.000.000

Jika basis yang digunakan basis kas, maka tidak dilakukan pencatatan atas transaksi tersebut, oleh karena pendapatan tersebut belum diterima secara tunai oleh RSUD. Pencatatan akan dilakukan ketika si pasien telah melunasi seluruh kewajibannya kepada RSUD tersebut.

Jurnal transaksi dengan menggunakan basis kas

Dr. Kas 30.000.000

Cr. Pendapatan 30.000.000

Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Contoh pencatatan belanja dengan menggunakan basis akrual misalnya pada tanggal 15 agustus 2011 diterima tagihan pembelian bahan laboratorium sebesar Rp. 15 juta. Akan tetapi pembayaran atas tagihan ini dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2011. Atas transaksi belanja ini, jurnal transaksi yang buat adalah:

Dr. Beban Bahan Laboratorium 15.000.000

Cr. Utang pemasok 15.000.000

(jurnal pada saat tagihan diterima)

Dr. Utang Pemasok 15.000.000

Cr. Kas 15.000.000

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Contoh basis akrual pada pengakuan aset adalah misalnya Dinas Kesehatan Kab. Bogor membeli sebuah mobil ambulans senilai Rp. 150 juta pada tanggal 13 Juni 2011. Atas pembelian ini, jurnal transaksinya adalah:

Dr. Aset Tetap- Mobil Ambulans 150.000.000

Cr. Kas 150.000.000

Apabila basis transaksi yang dilakukan adalah basis kas, jurnal transaksi atas pembelian mobil ambulans adalah:

Dr. Belanja Modal - Mobil Ambulans 150.000.000

Cr. Kas 150.000.000

serta dilakukan jurnal tambahan untuk mengakui aset tersebut ke dalam neraca

Dr. Aset Tetap - Mobil 150.000.000

Cr. Diinvestasikan dalam aset tetap 150.000.000

2. Nilai Historis (Historical Cost)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Realisasi (Realization)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost againts revenue principal) dalam akuntansi peerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana di praktekkan pada akuntansi komersial.

4. Subtansi Mengungguli Bentuk Formal (Subtance Over Form)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/ berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Periodisitas (Periodicity)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, semesteran juga dianjurkan.

6. Konsistensi (consistency)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan satu metode akuntansi ke metode akuntansi lainnya. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Penyajian Wajar (Fair Presentation)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar:

• Laporan Realisasi Anggaran, 
• Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 
• Neraca, 
• Laporan Operasional, 
• Laporan Arus Kas, 
• Laporan Perubahan Ekuitas, 
• Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa, dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian, pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban dinyatakan tidak terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan misalnya, pembentukkan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

Pada awalnya, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tersebut hanya bersifat sementara dan sejak tanggal 22 Oktober 2010 telah digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Perubahan mendasar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah adanya perubahan dari basis kas menjadi basis akrual dalam akuntansi pemerintahan. Perubahan ini selain dilakukan untuk memenuhi amanat Undang-undang di bidang Keuangan Negara juga untuk mengikuti penerapan akuntansi pemerintahan di dunia Internasional yang telah mengacu pada Internatonal Public Sector Accounting Standards (IPSAS).

Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini pada Bulan Oktober 2010, seluruh entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah diwajibkan untuk melaksanakan SAP Berbasis Akrual, namun bagi entitas pelaporan yang belum siap menerapkan SAP Berbasis Akrual secara penuh, pada masa transisi ini masih diperkenankan menggunakan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual sampai pada tahun 2014.

Terima kasih kepada : http://www.blogakuntansi.com/2012/09/prinsip-akuntansi-dan-pelaporan.html#lcdlIwsSZPzeVVOI.99 ; http://andichairilfurqan.wordpress.com/2012/05/25/standar-akuntansi-pemerintahan-berbasis-akrual/ ; http://www.wikiapbn.org/artikel/Prinsip_Akuntansi_dan_Pelaporan_Keuangan
Gambar : http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=jNg1SYTKwIH82M&tbnid=btUhctKB3ehBzM:&ved=0CAEQjxw&url=http%3A%2F%2Fwww.bloggerborneo.com%2Fcategory%2Ffinance&ei=gEsKUcfbIs2ZiQfGxIGABg&bvm=bv.41642243,d.bmk&psig=AFQjCNGu1ZdeEOgJp2Q6qKI1jGR8mWHVdA&ust=1359715520657261

4 Fungsi Pengelolaan Keuangan Negara

4 Fungsi Pengelolaan Keuangan Negara - Dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat kegiatan-kegiatan : fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian merupakan suatu siklus yang dapat digambarkan sebagai berikut :

SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA


Tujuan Bernegara (goal) tercermin dalam :
Pembukaan uud 45
􀂃 Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
􀂃 Memajukan kesejahteraan umum.
􀂃 Mencerdaskan kehidupan bangsa.
􀂃 Ikut serta mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi, dan keadilan sosial.


Planning bisa ditelaah dalam :
SISPENAS SPPN UU 25/2004
1. ASAS DAN TUJUAN
2. RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
3. TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
4. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA (RPJP, RPJM, RP Tahunan)
5. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA


Organizing :
UU 17 – 2003
Dasar Pemikiran lahirnya UU 17/2003:
Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara selama ini masih digunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yaitu :
a. Indische Comftabiliteitswet (ICW) stbl. 1925 no. 448
b. Indische Bedrijevnwet (IBW) stbl. 1927 no 419 jo stbl 1936 no 445
c. Reglement voorhet Administratief Beheer (RAB) stbl. 1933 no 381
sementara itu dalam pelaksanaan pemeriksaan pertanggung jawaban keuangan negara digunakan Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekonkamer (IAR) stbl 1933 No. 320 Peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia.


Oleh karena itu meskipun berbagai ketentuan tersebut secara formal masih tetap berlaku, akan tetapi secara material sebagian dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud tidak lagi dilaksanakan kelemahan perundang-undangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.


Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (sustainable) sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan Undang-undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengeloalan keuangan negara yaitu Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.


Undang-undang No. 17 tahun 2003 merupakan reformasi sistem keuangan negara yang meliputi :
a. Reformasi penyusunan dan penetapan anggaran
b. Reformasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
c. Reformasi pengawasan anggaran (audit)


Pokok-pokok Isi antara lain meliputi :
·         Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
·         Penyusunan dan Penetapan APBN
·         Penyusunan dan Penetapan APBD
·         Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah/Lembaga Asing
·         Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Perusahaan Negara/Daerah/Swasta Serta Badan Pengelola Dana Masyarakat
·         Pelaksanaan APBN dan APBD
·         Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD
·         Ketentuan Pidana, Sanksi Administrasi dan Ganti Rugi


Actuating :
UU 1 – 2004
Dasar Pemikiran
1.    Pengertian, Ruang Lingkup, dan Asas Umum Perbendaharaan Negara
2.    Pejabat Perbendaharaan Negara
3.    Penerapan kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan
4.    Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
5.    Penyelesaian Kerugian Negara
6.    Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum


Controlling :
UU 15 – 2004           
1. Pengertian pemeriksaan dan pemeriksa;
2. Lingkup pemeriksaan;
3. Standar pemeriksaan;
4. Kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan;
5. Akses pemeriksa terhadap informasi;
6. Kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern;
7. Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut;
8. Pengenaan ganti kerugian negara;
9. Sanksi pidana.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Pengertian Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah perlu menjalankan sistem akuntansi yang baik untuk mendukung pelaksanaan pemerintahannya. Pengertian Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan (neraca) dan operasi keuangan pemerintah (LRA). 

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dapat dikelompokkan ke dalam dua sub sistem pokok berikut :

1.      Sistem Akuntansi SKPD (SA-SKPD)

SKPD merupaka entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan dan menyampaikannya kepada kepala daerah melalui PPKD.

2.      Sistem Akuntansi PPKD (SA-PPKD)

SA-PPKD terbagi kedalam dua subsistem yang terintegrasi, yaitu:

a.       SA-PPKD sebagai pengguna anggaran (entitas akuntansi) yang akan menghasilkan laporan keuangan PPKD yang terdiri dari LRA PPKD, Neraca PPKD, dan CaLK PPKD.

b.      SA-Konsolidator sebagai wakil pemda (entitas pelaporan) yang akan mencatat transaksi resiprokal antara SKPD dan PPKD (selaku BUD) dan melakukan proses konsolidasi lapkeu (lapkeu dari seluruh SKPD dan PPKD menjadi lapkeu pemda yang terdiri dari Laporan Realisai APBD (LRA), Neraca Pemda, LAK, dan CaLK Pemda).  

Proses Akuntansi

Proses akuntansi adalah serangkaian kegiatan akuntansi mulai dari penjurnalan transaksi (berdasarkan bukti transaksi), posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo, jurnal penyesuaian, hingga penyusunan laporan keuangan, dilanjutkan dengan jurnal penutup dan akhirnya penyusunan neraca saldo setelah tutup buku. Proses akuntansi pemerintahan diselenggarakan seiring dengan pelaksanaan anggaran.

Sistem Pembukuan Berpasangan

Persamaan akuntansi pemerintahan:

Asset = kewajiban + ekuitas dana

Asset = hak kreditor + hak residual pemerintah

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebiajakan akuntansi pemda dimaksudkan sebagai pedoman teknis akuntansi tambahan yang bersifat yang mengacu kepada SAP dan ketentuan perundang-undangan mengenai keuangan daerah. Kebiajakan akuntansi tersebut ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman kepada SAP dan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Bagan Akun

Bagan akun berisi nama dan kode akun yang akan digunakan untuk mencatat dan mengklasifikasikan setiap jenis transaksi yang serupa secara detil. Nama dan kode akun dapat dikembangkan dari struktur/format laporan keuangan yang ingin dihasilkan oleh pemda sesuai dengan SAP.

gambar : http://mybppkaliasin.blogspot.com/2010/05/bpp-kaliasin-kabupaten-tangerang.html

Ruang Lingkup dan Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Ruang Lingkup dan Karakteristik Akuntansi Pemerintahan - Akuntansi pemerintahan tidak hanya berisi tentang penjelasan mengenai persyaratan yang diberikan pemerintah nasional tetapi diberikan juga oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Menurut Muhammad Gade (2002, 13-14) persyaratan akuntansi pemerintahan yang dibuat oleh PBB berdasarkan Departement of economic and Social Affairs, dari United Nations, New York, yang termasuk di dalam A Manual Government Accounting dengan rincian sebagai berikut:

a. Accounting system to be designed to comply with the constitutional, statuory and other legal requirements of the country;

Maksudnya adalah bahwa akuntansi harus dirancang untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang dasar, Undang-Undang dan peraturan lainnya dari Negara.

b. Accounting system must be related to the budget classifications. The budgetary and accounting functionare complementary elements of finacial management and must be closely integrated;

Maksudnya sistem akuntansi harus dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Fungsi anggaran dan akuntansi merupakan unsur-unsur yang saling melengkapi dari pengurusan keuangan dan harus di integrasikan secara erat.

c. The Accounts must be maintaned in a manner the will clearly indentify the objects and the executive authorities who are responsible for custody and use of funds in program execution;

Maksudnya Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan dengan cara yang dapat mengidentifikasikan obyek-obyek dan tujuan-tujuan untuk dana yang diterima itu digunakan serta dapat pula mengindentifikasikan para pejabat yang bertanggungjawab atas penyimpangan dan penggunaan dana-dana dalam pelaksanaan program.

d. Accounting system must be maintened in a way that will facilitate audit by external review authorities, and readily furnish the information needed for executive audit;

Maksudnya sistem akuntansi harus diselanggarakan dengan cara yang memungkinkan pelaksanaan oleh lembaga pemerintah ekstern, serta dapat menyediakan informasi-informasi yang diperlukan untuk pemeriksaan.

e. Accounting system must be developed in a manner that will permit effective adminstrative control of fund and operations, program management and internal audit and appraisal;

Maksudnya system akuntansi harus dikembangkan dengan cara yang memungkinkan dilaksanakan pengawasan secara administrative terhadap dana-dana dan pelaksanaanya, managemen program dan serta penilaian dan pemeriksaan intern.

f. The accounts should be developed tha they efectively disclose the economic and financial result of program operations, including the measurement of revenues, indentifications of cost and determination of the operating result (the surplus and defisit position) of the government and its programs and organizations;

Maksudnya adalah bahwa perkiraan-perkiraan harus dikembangkan agar dapat mengungkapkan hasil-hasil secara ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan program-program, termasuk pengukuran pendapatan, indentifikasi biaya dan penetapan hasil operasi (posisi lebih atau kurang) dari pemerintah dengan program dan organisasinya.

g. Accounting system should be capable of serving the basic financial information needs of developmennt planning and programming, and the review and appraisal of performance in physic and financial terms;

Maksudnya adalah sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi keuangan yang mendasar yang diperlukan dalam penyusunan rencana dan program serta menelaah dan penilaian terhadap pelaksanaan secara fisik dan keuangannya.

h. The accounts should be maintened in a manner that will provide financial data useful for economic analysis and reclassification of governmental transaksion, and assist in development of national accounts;

Maksudnya adalah perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan dengan cara yang memungkinkan dapat tersedianya data keuangan yang berguna untuk analisa ekonomi dan reklasifikasi transaksi pemerintah, serta membuat dalam penyusunan perkiraan naional.

Sedangkan Indra Bastian (2001:118-119) menjelaskan tentang hubungan akuntansi dan organisasi sektor publik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berorientasi Laba (contoh: BUMN)

Organisasi yang bertujuan mencari laba.

2. Berorientasi non-laba tipe A (contoh: BUMN, Perum, Perjan dan Pemerintah / Lembaga Otonom)

Organisasi yang sumber keuangannya diperoleh dari pendapatan penjualan barang dan jasa.

3. Berorientasi non-laba tipe B (Pemerintah dan Organisasi selain no 1 dan 2):

Organisasi yang sumber keuangannya diperoleh dari selain penjualan barang dan jasa.

Selanjutnya Indra Bastian (2001:118-119) menjelaskan tentang ketiga hal tersebut sebagai berikut:

Di tipe 1, organisasi sektor publik akan penuh mengikuti pola pasar. Ini berarti kecenderungan ke perilaku swasta amat tinggi. Di tipe 2 dan 3, organisasi sektor publik biasanya mengikuti pengaturan akuntansi di sektor publik. Di dalam berbagai diskusi tipe 1 disebut grey area antar sektor publik dan sektor swasta.

Dari penjelasan tersebut di atas akan mempengaruhi baik sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan maupun prinsip-prinsip akuntansi yang akan diterapkan oleh suatu negara.

gambar : http://bekalakhirat.wordpress.com/2011/07/11/dawah-siyasah-dan-kejayaan/

Pengertian dan Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Pengertian dan Tujuan Akuntansi Pemerintahan - Lembaga pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya yang juga berkaitan dengan peredaran uang dalam operasionalnya memerlukan jasa akuntansi, baik analisis maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan, pembinaan, dan pengelolaan keuangan untuk menghasilkan informasi yang akan digunakan. Akuntansi demikian dikenal dengan akuntansi pemerintahan/ Akuntansi sektor publik. Untuk dapat memahami pengertian yang lebih jelas mengenai Akuntansi Pemerintahan, di sini terdapat beberapa definisi dari para ahli.

Adapun mengenai pengertian/definisi Akuntansi Pemerintahan menurut Revrisond Baswir (1998:7) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi Pemerintahan (termasuk di dalamnya akuntansi untuk lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba lainnya), adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba”.

Kemudian Indra Bastian (2001:6) menjelaskan tentang pengertian/definisi Akuntansi Sektor Publik adalah sebagai berikut:

… mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Ciri-ciri umum entitas yang menjalankan akuntansi pemerintahan adalah :
1. Non-Profit Motive
2. Sumber Pendanaan dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara dsb
3.Pertanggungjawaban keuangan dan operasional kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD)
4. Struktur Organisasi bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis
5. Karakteristik anggaran terbuka untuk publik

Berdasarkan pengertian di atas Akuntansi Pemerintahan adalah akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemerintahan / lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba, dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang utuh.

Pemerintah sebagai entitas yang menjalankan akuntansi publik memiliki tujuan menjalankan pemerintahan dengan baik dan supaya tujuan negaranya menjadi terwujud. Tujuan akuntansi pemerintahan memang bukan mutlak mencari laba, namun bukan berarti diharamkan mencari laba. Atas nama terselenggaranya kehidupan bernegara lebih baik, laba dapat juga diambil, tentu dengan mementingkan pelayanan kepada masyarakat terlebih dahulu.

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, tetapi juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.

Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (Pemerintah Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

sumber : http://intanghina.wordpress.com/2009/04/25/akuntansi-pemerintahan/ dan http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/2008050577/jurnal-akuntansi-pemerintah/pewujudan-transparansi-dan-akuntabilitas-publik-melalui-akuntansi-sektor-publik/akuntansi-sektor-publik.html
gambar : http://jo-johan.blogspot.com/2010/03/telaah-reformasi-akuntansi-pemerintahan.html

Reformasi (Dasar Hukum) Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Reformasi (Dasar Hukum) Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah - Indonesia pernah mengalami rezim orde baru selama lebih dari 30 tahun. Di masa itu terjadi kontradiksi pembangunan. Di satu sisi, pembangunan fisik berkembang luar biasa. Hal ini ditandai dengan adanya swasembada beras, tingginya kekuatan ekspor Indonesia, pengembangan jalan, gedung, monumen, dan sebagainya. Di sisi lain pembangunan moral terabaikan. Meski dapat dikatakan era orde baru berpegang erat pada Pancasila, namun implementasinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme merajalela di pemerintahan dan meluas ke seluruh elemen masyarakat. Hal inilah nampaknya yang membuat rakyat Indonesia memutuskan melakukan revolusi dan reformasi.

Sejak era reformasi tahun 1998 paradigma pembangunan di Indonesia telah bergeser dari model pembangunan yang sentralistik menjadi desentralistik. Pembagian kewenangan menjadi bagian dari arah kebijakan untuk membangun daerah yang dikenal dengan istilah kebijakan “Otonomi Daerah”. Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menggantikan UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah dan Undang-Undang No. 32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah yang mengurusi rumah tangganya sendiri.

Atas dasar undang-undang tersebut di atas dikeluarkan pula peraturan yang mengakibatkan adanya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan anggaran daerah (APBD) yaitu dengan ditetapkannya PP No. 105 tahun 2000 tentang Standar Akuntansi Pemerintah diganti dengan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 dan terakhir dengan Kepmendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Meski tercatat era reformasi Indonesia dimulai tahun 1998 sejak dilengserkannya Presiden Suharto, namun pada kenyataannya reformasi keuangan yang nyata baru terikrar tahun 2003. Bukti konkretnya adalah penerbitan 3 paket Undang-Undang Keuangan Negara; UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2004.

Di era sebelum reformasi keuangan, keuangan Pemda yaitu sistem akuntansi keuangan daerah provinsi, kabupaten, kota dikerjakan melalui pendekatan dengan sistem pencatatan Tata Buku Tunggal (Single Entry System) dengan basis pencatatan atas "dasar kas" (kas stelsel basis).

Di era reformasi sekarang ini pemerintah melaksanakan New Public Management untuk mengelola anggarannya. Model NPM berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan pada kebijakan. Konsekuensi pada pemerintah, diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (cost cutting), dan kompetisi tender. Salah satu model pemerintahan di era NPM adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1992) yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan konsep “Reinventing Government”.

Sistem pencatatan yang digunakan adalah "sistem ganda" (double entry system) dengan basis pencatatan atas dasar kas modifikasi (modified cash basis) yang mengarah pada basis actual dan sistem ini diatur dalam Kepmendagri No. 29 tahun 2002 dan UU No. 1 tahun 2004. Dan pada 2010 lalu muncul Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2010 yang memerintahkan pelaporan keuangan baik pemerintah daerah maupun pusat menggunakan basisi akrual.

Pengaplikasian pencatatan transaksi dengan sistem ‘double entry’ dilakukan karena memiliki beberapa karakteristik dan kelebihan yaitu:

(1) laporan keuangan yang dihasilkan lebih mudah untuk dilakukan audit (auditable),

(2) pelacakan antara bukti transaksi, catatan dan keberdayaan kekayaan, utang, piutang dan ekuitas organisasi lebih mudah dilakukan (traceable),

(3) pengukuran kinerja dapat dilakukan secara lebih komprehensif, karena mengikuti model penyusunan anggaran yang ‘’berbasis kinerja’’

(4) keadaan asset dan hutang piutang dapat diketahui secara lebih akurat.

Secara khusus, pergeseran terjadi dalam pengelolaan APBD terdapat 6 (enam) penggeseran yang terjadi yaitu:

(1) dalam akuntabilitas yaitu dari akuntabilitas vertikal menjadi horizontal,

(2) penyusunan anggaran dari proses tradisional menjadi proses penyusunan anggaran berbasis kinerja (performance budget),

(3) pengendalian dan audit keuangan bergeser kepada pengendalian dan audit keuangan dan kinerja,

(4) penggunaan dana APBD dari tidak adanya penerapan konsep 3E yaitu Ekonomi, Efisien dan Efektif, diubah menjadi 3E yang dikenal dengan ‘Value for money’. Hal ini mendorong Pemda untuk selalu melakukan ‘Prudential Management’ (management kehati-hatian) bahwa tiap sen/rupiah akan menjadi lebih baik,

(5) penerapan pusat pertanggungjawaban semulanya tidak dilakukan, diubah menjadi adanya ‘revenue center’ di Dispenda. Semua sumber dana penerimaan pelaporannya hendaknya melalui Dinas Pendapatan/Penerimaan, Biro/Bagian Pemda sebagai Pusat Pendataan Expenditure (pengeluaran), dan BUMD/BPD sebagai Pusat Laba untuk kontribusi bagi keperluan membiayai pembangunan daerah,

(6) mengubah sistem akuntansi Pemda yang dari semula dengan sistem ‘Tata Buku’ (single entry), memberlakukan sistem akuntansi ‘double entry’, dengan basis pencatatan atas dasar ‘cash basis’, yang mengarah kepada basis akrual atau gabungan modified cash basis seperti yang dianut dalam Kepmendagri No. 29 tahun 2002, sedang basis akrual diatur dalam UU No. 1 tahun 2004.

gambar : http://kimurcahyo.wordpress.com/category/reformasi-pengelolaan-keuangan-daerah/

Sistem Administrasi Keuangan Negara

Sistem Administrasi Keuangan Negara - Untuk menjalankan roda pemerintahan dan memenuhi tujuan bernegara, pemerintah Indonesia perlu mengatur dan mengelola (manage) keuangan negara. Dalam teorinya Stoner dan Winkel (1987) menyebutkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan anggota-anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, tujuan negara Indonesia telah disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yaitu :

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

2. Memajukan kesejahteraan umum.

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Ikut serta mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sistem administrasi keuangan negara diatur dengan berbagai ketentuan, diantaranya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Modul ini menguraikan pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal, yaitu terkait dengan kebijakan dan kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan dan kegiatan APBN yang diuraikan adalah sejak dari perencanaan anggaran, penyusunan dan penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, dan pemeriksaan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 bahwa pengertian keuangan negara adalah: semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara. Pengertian keuangan negara yang begitu luas memerlukan pengadministrasian yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.

Fungsi perencanaan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak dibahas secara rinci. Akan tetapi, pembahasan mengenai keuangan negara lebih difokuskan pada fungsi pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sesuai dengan ketentuan undang-undang di bidang keuangan negara. Sedangkan fungsi perencanaan keuangan negara dibahas pada materi penyusunan dan penetapan APBN.


sumber : http://sebuahcatatanhidupsuwartono.blogspot.com/2010/04/menurut-stoner-dan-winkel-1987.html
gambar : http://ayikngalah.wordpress.com/2011/07/08/jika-administrasi-melawan-manajemen/

Seputar Tanya-Jawab Pengantar Keuangan Publik (Anggaran)

1. Perbedaan Penerimaan Vs Pendapatan dan Pengeluaran Vs. Belanja

Di dalam konsep anggaran perlu dibedakan antara penerimaan versus pendapatan, dan pengeluaran versus belanja. Yang pertama, penerimaan publik tidak selalu berupa pendapatan publik. Karena ada beberapa aktivitas yang mengakibatkan aliran dana masuk yang tidak menambah kekayaan neto negara, seperti penerimaan kembali anggaran pengeluaran yang tidak terpakai. Sedangkan pendapatan publik pasti menyebabkan kenaikan kekayaan neto negara, contoh penerimaan pajak.

Berikutnya, pengeluaran publik tidak selalu identik dengan belanja publik. Pengeluaran publik seperti pembayaran pokok hutang akan diikuti dengan pengurangan liabilitas publik sehingga tidak mengurangi kekayaan neto negara. Belanja publik pasti mengurangi kekayaan neto negara, misalnya pembayaran bunga hutang.

2. Pengertian Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana keuangan yang merupakan perkiraan tentang apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

3. Hal-Hal yang Diuraikan dalam Anggaran

Setiap anggaran belanja menguraikan berbagai fakta yang khusus (spesifik) tentang apa- apa yang direncanakan untuk dilakukan oleh unit organisasi yang menyusun anggaran belanja tersebut pada periode waktu yang akan datang. Dalam anggaran, dipaparkan adanya rencana pengeluaran yang didasarkan pada ekspektasi pendapatan. Rencana pengeluaran sebaiknya mengindikasikan juga urutan skala prioritas serta ekspektasi kualitas dan kuantitas layanan.

4. Jenis-Jenis Anggaran

- Anggaran belanja line-item (line-item budgeting)

Jenis anggaran belanja yang hanya membuat daftar barang-barang atau obyek- obyek, disebut anggaran obyek pengeluaran atau anggaran belanja line-item. Anggaran memuat perkiraan dari pengeluaran uang. Pengeluaran tersebut harus jelas maksud dan tujuannya. Apabila dikatakan untuk membeli barang, hal ini adalah sesuatu hal yang masih sangat umum, disebabkan setiap instansi atau Departemen mempunyai kebutuhan barang yang berbeda. Oleh karena itu harus disebutkan secara khusus atau spesifik, yaitu obyek-obyek atau item-item apa yang akan dibeli dengan uang yang dianggarkan itu.

- Angaran belanja berprogram (a program budgeting)

Suatu anggaran yang berorientasi kepada maksud dan tujuan untuk apa uang dibelanjakan, disebut anggaran berprogram. Anggaran berprogram mengelompokan pengeluarannya ke dalam program-program.

Penggunaan kata fungsi, kegiatan, atau misi, kadang-kadang diperlukan sebagai pengganti program-program. Dengan kata lain, suatu anggaran belanja yang disusun sesuai dengan tujuan, fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatan pengeluarannya disebut anggaran berprogram (a program budget).

- Anggaran berbasis kinerja (performance budgeting).

Anggaran belanja berbasis kinerja (performance budget) dibangun atas anggaran berprogram. Anggaran belanja berbasis kinerja ini hanya menambahkan keterangan berapa banyak jenis pelayanan yang akan disediakan untuk melaksanakan suatu tujuan.

- Zero-based budgeting

Tidak seperti kebanyakan proses pengganggaran yang jumlah dan rincian kegiatannya didasarkan atas anggaran tahun sebelumnya seperti dinaikkan atau sama, zero-based budgeting menggunakan paket-paket anggaran. Seluruh program kegiatan pemerintah harus dijustifikasi setiap tahun dengan tidak mendasarkan atas kemiripan kegiatan yang telah selenggarakan tahun sebelumnya. Konsep ini banyak didukung oleh para pemerhati anggaran yang tidak menginginkan adanya pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu oleh pemerintah. Namun dalam prakteknya, konsep penganggaran ini sulit dilaksanakan sehingga tidak banyak digunakan.

5. Kelebihan dan Kelemahan “Line Items”

Kelebihan sistem anggaran line-item ialah mudah mengawasi penggunaanya, karena mencantumkan dengan jelas barang-barang atau obyek-obyek di mana uang itu dibelanjakan. Setiap barang atau kelompok barang dibuat daftarnya disertai angka nilai rupiah, sehingga dari catatan tersebut dapat dilihat secara tepat, apakah anggaran belanja itu dipatuhi dengan baik atau tidak. Dengan demikian orang yang bertanggung jawab dalam membelanjakan uang itu mudah diperiksa melalui keharusan mengikuti pengeluaran sebagaimana yang telah direncanakan.

Sedangkan kelemahan sistem anggaran line-items adalah sulit menyederhanakan berbagai jenis barang untuk dikelompokkan. Di samping itu, terdapat perbedaan pengelompokan barang-barang antara unit atau organisasi yang satu dengan unit atau organisasi barang yang diperlukan setiap organisasi tersebut dan tidak didasarkan atas perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan, karena perkiraan kebutuhan untuk masa mendatang tidak dikaitkan dengan maksud dan tujuan yang lebih luas.

6. Kelebihan dan Kelemahan Anggaran Berprogram

Kelebihan sistem anggaran berprogram adalah :

1) Memungkinkan kita membuat daftar prioritas dalam memutuskan

kegiatan-kegiatan yang akan dibelanjakan;

2) Lebih informatif, karena dapat diketahui tingkat kepentingan tujuan

pembelanjaan itu, bukan perincian yang sempit sifatnya.

Dengan anggaran berprogram, kita dapat mengetahui tujuan serta maksud membelanjakan uang tersebut. Kemudian, kita juga dapat menetapkan tingkat prioritas untuk membedakan bahwa program yang satu lebih penting dari program yang lain. Oleh karena itu akan terdapat program yang mendapat dana jauh lebih sedikit dari yang lain, sekalipun ia dianggap fungsi yang lebih penting. Dengan demikian tak cukup kita menggunakan suatu anggaran yang hanya menyebutkan daftar barang-barang yang akan dibelanjakan, sebab suatu program terdiri atas unsur-unsur program, yang merupakan bagian program yang lebih luas.

Sedangkan kelemahan anggaran berprogram ialah kurang mengandung arti pengawasan didalamnya, dibandingkan dengan anggaran line-item (line-item budget). Hal ini disebabkan karena dalam anggaran berprogram, anggaran belanja sistem hanya mencantumkan X rupiah untuk belanja yang satu dan Y rupiah untuk belanja yang lain. Misalnya X rupiah untuk kepentingan ketertiban umum, yang tidak jelas obyek-obyeknya, sebab dari arti ketertiban umum itu dapat pula untuk pembangunan prasarana fisik (kantor) yang mewah bagi kepentingan ketertiban umum yang menyimpan dari tujuan yang diharapkan.

7. Salah Satu Cara Mengatasi Kelemahan Anggaran Berprogram

Salah satu cara untuk mengatasi kelemahan anggaran berprogram dalam segi pengawasan dan tingkat keluwesan (flexibility) adalah dengan cara mengkombinasikan sifat anggaran berprogram dengan sifat anggaran berdasarkan anggaran line-item. Dengan demikian anggaran berprogram yang mempunyai perincian line-item dikaitkan dengan tujuan dari pada program. Sekalipun demikian dapat disebut anggaran berprogram, disebabkan tidak hanya sekedar mendaftar barang-barang dan jasa-jasa yang akan dibelanjakan, tetapi penyusunan dana itu disesuaikan dengan program-programnya.

8. Hal-hal yang Perlu Dilakukan dalam Menyusun Anggaran

Ada dua hal yang harus dilakukan dalam menyusun anggaran belanja berbasis kinerja, yaitu, pertama, harus tersedia ukuran hasil kerja (output) yang realistis, artinya berapa banyak suatu hasil yang dapat dibuat dengan biaya itu. Jelasnya unit ukuran yang digunakan harus menguraikan secara nyata (konkrit) apa yang akan dikerjakan. Kedua, langkah selanjutnya adalah menetapkan dan mengukur suatu tingkat pelayanan yang wajar.

9. Konsep PPBS (Planning Programming and Budgeting System)

PPBS dimaksudkan sebagai usaha memperbaiki sistem penyusunan anggaran belanja pemerintah. Dalam membicarakan teori PPBS, dapat dijelaskan melalui konsep-konsep sebagai berikut:

- Tujuan

- Output

- Pengukuran biaya dan manfaat kegiatan pemerintah

- Analisis yang terbuka dan jelas

10. Kelebihan Penentuan Tujuan

Adapun kelebihan penentuan tujuan, ialah:

1) Berguna untuk mengukur efisiensi dan produktivitas dalam pengertian manajemen.

2) Berguna dalam menilai keputusan-keputusan alokasi sumber.

3) Berguna bagi tujuan akhir dari kegiatan-kegiatan sesuatu pemerintahan.

11. Siklus Anggaran

- Penyusunan Anggaran (budget formulation)

- Pengesahan Anggaran (budget enacment)

- Pelaksanaan dan Pengawasan Anggaran (budget execution)

- Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Anggaran (budget auditing and assesment)

12. Indikator Ekonomi dalam Pembahasan Anggaran

Beberapa indikator ekonomi yang biasa diikutkan dalam pembahasan anggaran antara lain: ekspektasi pertumbuhan ekonomi, inflasi dan karakteristik makro ekonomi lainnya seperti harga minyak mentah dunia.

13. Tiga Cara dalam Menyusun Anggaran

Ada tiga cara dalam menyusun anggaran yaitu:

1. Bottom – Up (dari bawah ke atas)

Pada cara ini, penyusunan anggaran dimulai dari unit organisasi yang paling bawah kemudian diteruskan secara berjenjang ke unit organisasi yang lebih tinggi. Dalam mengajukan usulan, unit organisasi yang paling bawah harus memperhitungkan besar kecilnya kegiatan yang akan dilakukan.

2. Top – Down (dari atas ke bawah)

Cara ini merupakan kebalikan dari cara bottom – up. Pada cara ini, unit organisasi yang paling tinggi menetapkan batas tertinggi (plafond) anggaran yang dapat dibelanjakan oleh unit organisasi yang lebih rendah. Unit organisasi yang telah ditetapkan batas anggarannya tidak boleh melakukan pengeluaran melebihi dari batas tersebut

3. Campuran

Cara ini merupakan gabungan dari 2 cara di atas.

14. Pengawasan Anggaran secara Kelembagaan

Pengawasan anggaran secara kelembagaan dibagi dalam 2 bagian yaitu:

1. Pengawasan intern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh unit inspeksi yang betugas melakukan pengawasan di lingkungan departemen yang bersangkutan.

2. Pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawasan dari luar departemen.

15. Pembagian Anggaran

Menurut subyeknya, pengawasan dapat dibagi menjadi:

1. Pengawasan melekat (waskat), yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya.

2. Pengawasan fungsional (wasnal), yaitu pengawasan yang dilakukan oleh institusi.

3. Pengawasan legislatif (wasleg), yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Legislatif. Di Indonesia, BPK merupakan lembaga tinggi negara yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

4. Pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada pemerintah.

Menurut caranya, pengawasan dapat dibagi menjadi:

1. Pengawasan langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan on the spot melalui inspeksi, sidak, maupun pemeriksaan.

2. Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan dari pejabat yang bersangkutan, aparat pengawasan fungsional, aparat pengawasan legislatif, atau dari masyarakat.

Menurut waktunya, pengawasan dapat dibagi menjadi:

1. Pengawasan sebelum kegiatan dimulai, yang disebut sebagai pengawasan preventif

2. Pengawasan selama kegiatan dilaksanakan, yang disebut sebagai pengawasan represif.

3. Pengawasan setelah kegiatan dilaksanakan, yang disebut sebagai post audit.

16. Masalah Umum Anggaran

Setiap siklus anggaran memiliki problem tersendiri. Problem pada penyusunan dan pembahasan lebih banyak akibat adanya campur tangan politik. Sedangkan pada pelaksanaan dan pemeriksaan lebih mengarah pada isu-isu manajemen dan akuntansi. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, kombinasi konflik antara manajemen dan politik perlu diakomodasi secara memadai.

Pada umumnya negara berkembang, problem anggaran yang dihadapi meliputi penentuan asumsi-asumsi ekonomi dan indikator fiskal. Negara-negara tersebut seperti Indonesia, menghadapi kerentanan tehadap fluktuasi perdagangan dunia, menentukan jumlah ideal penyerapan pendapatan publik melalui pajak, koordinasi pembangunan terencana dalam jangka panjang serta berkesinambungan. Beberapa permasalahan mungkin diakibatkan oleh faktor- faktor diluar kontrol, akan tetapi banyak juga ketidakefisienan yang disebabkan oleh praktek penyusunan anggaran yang tidak fair. Sebagian anggaran mengalami kebocoran atau penggunaan yang tidak selaras dengan pembangunan perekonomian berkesinambungan. Hal tersebut dapat juga disebabkan oleh lembaga-lembaga legislatif dan pemeriksa yang tidak independen atau tidak mempunyai kapasitas sebagaimana mestinya.

gambar : http://robbyalexandersirait.wordpress.com/2008/06/03/anggaran-berbasis-kinerja/