Dampak dan Keadilan Perpajakan (3-habis)

KRITERIA TARIF PAJAK

Pertumbuhan ekonomi hanya akan terjadi apabila lebih banyak masyarakat yang bekerja, menabung sebagian pendapatannya serta menginvestasikan nilai tabungannya. Hal-hal tersebut menurut Daniel J. Mitchell (2003) adalah prilaku-prilaku yang dapat meningkatkan kekayaan nasional. Masyarakat tidak begitu saja ekerja secara produktif dengan diterapkannya anggaran pendapatan dan belanja berimbang. Mereka juga tidak begitu saja meningkatkan tabungan dan investasi apabila dikenakan tarif pajak rendah atau subsidi pajak lainnya. Untuk meningkatkan pendapatan nasional sesuai dengan karakteristik masyarakat di suatu negara, para pengambil keputusan bidang pajak harus mengkonsentrasikan pada hal-hal yang berakibat positif terhadap prilaku bekerja, menabung dan berinvestasi.

Mitchell (2003) memaparkan sembilan petunjuk kebijakan perpajakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sebagai berikut.

1. Penurunan tarif pajak tidak perlu diterapkan seragam untuk seluruh wajib pajak. Beberapa opsi tarif pajak yang dipungut akan dapat mendorong pertumbuhan ejonomi, karena tarif pajak yang rendah dapat membuat masyarakat yang produktif menjadi semakin giat bekerja. Sedangkan bagi sebagian masyarakat lainnya yang cenderung kurang peduli dengan pungutan pajak, penurunan tarif pajak tidak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Fokus pada pertumbuhan ekonomi, bukan pada penurunan tarif. Beberapa kebijakan insentif pajak atau subsidi dapat berakibat hanya mengurangi jumlah penerimaan negara tanpa menghasilkan peningkatan kegiatan ekonomi secara signifikan. Beberapa negara telah membuktikan bahwa deregulasi perpajakan yang kecil pengaruhnya terhadap turunnya penerimaan negara justru dapat meningkatkan gairah investasi dunia usaha.

3. Kebijakan yang baik menghasilkan penerimaan negara lebih banyak. Jika keadaan prilaku masyarakat wajib pajak adalah produktif, penurunan tarif pajak justru meningkatkan jumlah penerimaan negara. Agar pelaksanaan kegiatan pemerintah tidak terganggu, harus diperhitungkan cara-cara yang dapat mengkompensasikan turunnya penerimaan negara akibat pengenaan tarif yang lebih rendah.

4. Jumlah potensi tambahan konsumsi masyarakat akibat adanya penurunan tarif pajak kurang signifikan terhadap peningkatan kegiatan ekonomi dibandingkan dengan turunnya jumlah total penerimaan negara. Untuk itu perlu diupayakan suatu kebijakan pelengkap yang dapat meng-offset selisih penurunan penerimaan negara tersebut. Pada akhirnya penurunan tarif pajak tidak merubah total pengeluaran, pendapatan nasional, dan pertumbuhan ekonomi.

5. Pertumbuhan ekonomi tidak diakibatkan oleh peningkatan konsumsi. Justru sebaliknya, pertumbuhan ekonomi sebagai faktor yang mendorong jumlah total konsumsi sebagai akibat dari meningkatnya jumlah daya beli masyarakat. Untuk itu, sebaiknya kebijakan publik tidak mengedepankan motif yang berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan jalan mendorong konsumsi.

6. Kebijakan pajak yang berdampak positif pada jangka pendek biasanya berdampak positif pula pada jangka panjang. Sebagai contoh, insentif pajak investasi dalam jangka pendek akan menarik minat pemodal masuk ke dalam negeri. Secara jangka panjang, faktor produksi tersebut akan juga mendorong pertumbuhan ekonomi agregat menjadi lebih baik.

7. Efisiensi belanja negara penting dilakukan. Meskipun beberapa pos-pos belanja negara membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti penyediaan keamanan dan penegakan hukum, studi membuktikan bahwa banyak pengeluaran publik yang justru berefek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Efisiensi belanja negara dapat dilakukan dengan merampingkan struktur pemerintahan.

8. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh investasi yang produktif. Dana investasi terutama diambil dari tabungan masyarakat. Investasi dan tabungan, keduanya dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Sedangkan tarif pajak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi suku bunga. Untuk itu perlu dikembangkan kebijakan pajak yang mendorong iklim investasi dan menabung.

9. Defisit belanja negara dapat berpengaruh pada turunnya tingkat suku bunga. Tetapi pengaruhnya kurang signifikan dibanding pengaruh faktor-faktor lain seperti pasar modal. Riset akademis yang dihasilkan menunjukkan bahwa tidak ada korelasi positif antara anggaran surplus, berimbang, atau defisit dengan tingkat suku bunga.

Inti dari sembilan petunjuk di atas adalah segala upaya kebijakan pajak seharusnya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi nasional dengan memberikan insentif pada aktivitas-aktivitas produktif nasional. Walaupun di beberapa negara penurunan tarif pajak justru dapat meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi, penurunan tarif bukanlah satu-satunya cara yang dapat diambil pemerintah.

 

Dampak dan Keadilan Perpajakan (2)

KRITERIA UMUM KEADILAN PERPAJAKAN

Prinsip keadilan perpajakan didasarkan pada distribusi pengenaan pajak untuk memenuhi belanja publik harus mempertimbangkan proporsi kekayaan dan pendapatan masyarakat. Prinsip ini dianut oleh semua negara dalam rangka memenuhi tuntutan keadilan dalam hukum. Walaupun pada pelaksanaannya banyak menimbulkan perbedaan-perbedaan. Secara konsep, keadilan perpajakan mengimplikasikan proses redistribusi kekayaan masyarakat dimana orang kaya membayar lebih banyak dari orang yang lebih miskin (dimensi vertikal). Dalam prakteknya, tidak dipungkiri jika orang kaya ikut menikmati sebagian keuntungan dari adanya belanja negara. Disamping keadilan pajak secara dimensi vertikal, perlu juga diperhatikan secara horizontal dimana pengenaan pajak terhadap seseorang harus lebih rendah dari kemampuannya membayar. Sebagai ilustrasi, pajak terhadap seorang petani harus lebih rendah dari hasil pertanian yang dimilikinya. Perlu juga prinsip keadilan pajak dilihat secara geografis dimana orang-orang yang tinggal pada daerah tertentu harus dikenakan pajak yang lebih tinggi.

Prinsip keadilan pajak dapat juga dilihat dari sisi yakni penerimaan dan pengeluaran. Beberapa argumen menyimpulkan keadilan pajak jika misalnya kenaikan pajak dikompensasikan dengan penyediaan pendidikan dan transportasi umum yang murah. Juga dapat dikatakan tidak adil jika sumber pendapatan tertentu dikenakan pajak tinggi, sementara sumber tersebut memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional.

Struktur pajak yang progresif cenderung lebih mudah dicapai pada struktur perekonomian yang mapan. Menurut konsep ini, masyarakat golongan ekonomi rendah harus dikenakan pajak yang ringan atau dibebaskan dari kewajiban pajak seluruhnya. Hambatan utama dari kebijakan pajak adalah keadaan ekonomi dan politik suatu negara, terbatasnya volume pendapatan masyarakat yang dapat dikenakan pajak, ketakutan akan efek negatif pajak terhadap produksi dan investasi nasional, serta pengaruh kekuatan orang-orang kaya terhadap kebijakan politik nasional. Tidak jarang para pelaku ekonomi yang kuat menyuarakan keluhan-keluhannya terhadap kebijakan pajak baru yang dapat menggangu kegiatan bisnisnya.

Distribusi pembebanan pajak yang adil dipengaruhi oleh cakupan faktor-faktor siapa yang membayar dan jenis pendapatannya serta tarif pajak. Hal ini juga dipengaruhi oleh metode assesment dan akurasi penghitungan pajak terhutang. Ketidakakuratan mengakibatkan ketidakadilan karena adanya pajak yang lebih atau kurang bayar. Sulitnya menerapkan metode assesment yang baik juga muncul dalam hal menentukan subjek pajak yang dikecualikan. Kebijakan pajak dianggap adil jika faktor-faktor seperti lanjut usia, dibawah umur, kemiskinan, dan cacat dikecualikan dari subjek kena pajak. Lebih lanjut keadilan pajak juga harus memperhitungkan besarnya jumlah tanggungan dalam keluarga. Sekali lagi pada negara-negara yang relatif maju dalam perekonomian cenderung dapat mempercayai dokumen-dokumen yang membuktikan adanya hak atas pengecualian pajak.

 

PRINSIP KEADILAN dan PAJAK PENGHASILAN

Pajak penghasilan biasanya dihitung atas jumlah penghasilan selama satu tahun. Pajak penghasilan dapat dikategorikan sebagai pajak individu dan pajak badan. Pendapatan masyarakat dapat diukur berdasarkan sumber perolehannya ataupun penggunaannya. Berdasarkan sumber perolehannnya, pendapatan adalah seluruh penerimaan selama periode pajak yang berupa keuntungan jasa, tunjangan dari pemerintah atau swasta, dan kenaikan nilai kekayaan. Sedangkan berdasarkan penggunaannya pendapatan masyarakat dapat berupa pembelian barang dan jasa, beban pajak, sumbangan, dan tabungan.

Pendapatan masyarakat tersebut dapat digambarkan dengan persamaan :

I = C + ΔNW

Dimana,

I = Pendapatan tahunan (annual income)

C = Konsumsi Tahunan (annual consumption)

ΔNW = Perubahan kekayaan bersih setahun. (annual change in net worth)

Metode untuk mengukur pendapatan baik berdasarkan sumber perolehannya ataupun penggunaannya harus ditentukan sebelum pajak penghasilan dijalankan.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa konsep keadilan dalam perpajakan masih dapat diperdebatkan. Akan tetapi, perbedaan pendapat dalam hal kebijakan yang berkeadilan lebih kompleks lagi pada pajak penghasilan. Baik prinsip keadilan secara horizontal maupun secara vertikal, perumusan rancangan kebijakan fiskal lebih memerlukan perhatian khusus.

Secara horizontal, dikatakan bahwa pengenaan pajak harus sesuai dengan kesetaraan kemampuan ekonomi masyarakatnya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kesetaraan kemampuan ekonomi bisa diejawantahkan sebagai kesamaan tingkat pendapatan, atau kesetaraan ini hanya diukur dari jumlah pendapatan yang diterima saja dengan sama sekali mengabaikan potensi perbedaan pengeluaran dari masing-masing rumah tangga.

Sedang secara vertikal, masih terdapat beberapa pendapat yang kurang setuju jika keadlian secara vertikal dilambangkan dengan tarif pajak progresif. Adapun alasan yang mendasari ketidaksetujuan mereka dapat dilihat dari dua kebijakan yang biasa berkaitan dengan pajak progresif.

1. Kebijakan pendapatan pendapatan tidak kena pajak, kompensasi dari adanya kebijakan ini adalah rumitnya pelaksanaan peraturan dalam praktek. Pada akhirnya, kerumitan cenderung mendorong keengganan dan penyelewengan wajib pajak.

2. Kebijakan pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi untuk setiap tambahan pendapatan. Wajib pajak cenderung memainkan tempo pengakuan suatu pendapatan untuk menghindari pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi.

 

Dampak dan Keadilan Perpajakan (1)

A. PRINSIP MANFAAT

Setiap orang setuju bahwa sistem perpajakan haruslah adil, dimana setiap pajak harus memberikan kontribusinya yang layak untuk membiayai kegiatan pemerintah. Ada dua pendekatan prinsip mengenai sistem perpajakan yang adil, yaitu prinsip manfaat dan prinsip kemampuan membayar . Suatu sistem pajak dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperoleh dari jasa-jasa pemerintah. Berdasarkan prinsip ini, sistem pajak yang adil akan tergantung dari struktur pengeluaran publik. Oleh karena itu, prinsip manfaat memandang perekonomian sektor publik sebagai sektor yang melibatkan pengeluaran maupun penerimaan yang berkesinambungan. Agar prinsip manfaat dapat dilaksanakan, maka manfaat yang diperoleh wajib pajak atas terjadinya pengeluaran publik harus diketahui terlebih dahulu. Selain itu agar prinsip ini bisa adil, maka harus diasumsikan bahwa ketika sistem tersebut mulai diberlakukan, sudah terdapat distribusi yang tepat dalam perekonomian .

Penerapan kebijakan fiskal berdasarkan prinsip manfaat didalam prakteknya, lebih banyak ditetapkan pada penyediaan jasa-jasa publik berdasarkan prinsip manfaat yang khusus. misalnya pembebanan bea ( bea cukai dan bea masuk) serta pajak pengganti pembebanan seperti pajak BBM dan pajak kendaraan dalam rangka pembiayaan jalan raya. Manfaat hanya dapat diperoleh apabila pemakai dapat membayar misalnya biaya penggunaan sarana transportasi. Keuntungan penyediaan jasa publik model ini adalah dapat meringankan beban keuangan pemerintah. Mekanisme pasar dapat diterapkan untuk mendapatkan posisi tawar menawar yang efisien.

 

B. PRINSIP KEMAMPUAN MEMBAYAR

Prinsip kemampuan membayar (ability to pay principle) :

• Wajib pajak membayar pajak sesuai dengan tarif yang disesuaikan kemampuannya

• Kemampuan membayar seseorang tentu akan meningkat jika pendapatan meningkat

• Prinsip ini dianggap lebih berkeadilan secara horizontal dan vertikal

Berkeadilan horizontal adalah bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan yang sama harus membayar dengan jumlah yang sama. Berkeadilan vertikal adalah bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan yang lebih besar harus membayar pajak dengan jumlah yang lebih besar.

Hobbes berpendapat bahwa kewajiban membayar pajak harus dikaitkan dengan pendapatan yang dibelanjakan bukan yang ditabung. Dalam arti, pemborosan harus dikenakan pajak, sedangkan kebajikan harus diberi penghargaan. Pendapat lain mengatakan bahwa tabungan adalah konsumsi yang ditunda. Dan apabila tabungan masyarakat memperoleh bunga, jumlah pajak yang dibayar ikut meningkat apabila seluruh tabungan tersebut dikonsumsikan

Simpulan

• Pengenaan pajak yang didasarkan atas diterimanya pendapatan (termasuk pendapatan bunga) akan menyebabkan total pajak yang dibayar lebih besar. Keadaan ini menyebabkan orang cenderung untuk mengurangi tabungan

• Pengenaan pajak konsumsi ; pendapatan ditabung dulu atau langsung dikonsumsi, maka jumlah total pajak yang dibayar memiliki nilai sekarang (PV) yang sama

• Pada pajak konsumsi, dimungkinkan ada bagian pendapatan yang tidak kena pajak, yaitu pendapatan yang ditabung dan tidak pernah dikonsumsi. Pada akhirnya ini akan menjadi kekayaan individu atau warisan. Atas dasar ini, kekayaan individu dan warisan bisa dikenakan pajak

sumber : materi perkuliahan

gambar : http://www.radarbangka.co.id%2Fberita%2Fdetail%2Fnusantara%2F6917%2Ftidak-adil-alat-berat-kena-pajak.html

Tempat Terutangnya PPN

Tempat Terutangnya PPN - Tempat Pajak terutang atas penyerahan BKP dan atau JKP di dalam Daerah Pabean (berdasar Pasal 14 PP no. 143 tahun 2000) adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas : 

• Impor BKP, adalah di tempat BKP dimasukkan ke dalam Daerah Pabean
• Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean adalah di tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan dalam hal orang pribadi atau badan tersebut bukan sebagai Wajib Pajak atau di tempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak
• Kegiatan membangun sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya atau oleh bukan Pengusaha Kena Pajak, adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.

Pemusatan Tempat Terutang

(KEP 334/2002)

Apabila Pengusaha Kena Pajak terutang pajak pada lebih dari satu tempat kegiatan usaha, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memilih satu tempat atau lebih sebagai tempat terutangnya pajak.

(Pasal 4 KEP-128/PJ./2003)

- Permohonan untuk penetapan salah satu tempat usaha sebagai tempat pemusatan PPN bagi PKP selain Pedagang Eceran dan PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM dengan Media Elektronik dapat dikabulkan apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut:

- Tempat PPN terutang yang dipusatkan tidak menyelenggarakan administrasi penjualan dan administrasi pembelian, semua administrasi dilakukan di tempat pemusatan PPN

- Fungsi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan hanya melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli barang atau penerima jasa atas perintah tempat pemusatan PPN

- Semua Faktur Pajak atau Penjualan diterbitkan oleh tempat pemusatan PPN

Tempat kegiatan usaha yang dipusatkan tidak membuat Faktur Pajak dan atau Faktur Penjualan yang dicetak berdasarkan data yang diinput secara online dari Kantor Pusat atau tempat pemusatannya

- Kantor Cabang Unit yang dipusatkan hanya mengadministrasikan persediaan dan administrasi kegiatan perolehan BKP atau JKP untuk keperluan operasional kantor atau unit bersangkutan yang dananya berasal dari kas kecil

- Permohonan tempat pemusatan PPN bagi Pedagang Eceran dapat dikabulkan apabila kegiatan dan administrasi pembelian untuk jaringan penjualan yang tersebar di berbagai tempat, dipusatkan di tempat pemusatan PPN yang dimohonkan

(PER-15/PJ./2009)

Bagi Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Madya pelaporan PPn-nya untuk pusat dan cabang harus dipusatkan di Kantor Pelayanan Pajak Madya atau Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, kecuali bagi Pengusaha Kena Pajak yang sebelumnya pelaporan PPN-nya telah dipusatkan.

sumber :
gambar : economy.okezone.com

Saat Terutangnya PPN

Saat Terutangnya PPN - Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai (Berdasar Pasal 11 UU no. 42 tahun 2009) terjadi pada saat :

• penyerahan Barang Kena Pajak
• impor Barang Kena Pajak
• penyerahan Jasa Kena Pajak
• pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean
• pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
• ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
• ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, atau
• ekspor Jasa Kena Pajak

Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

Gambar-gambar yang Menunjukkan Saat Terutangnya PPN :

bagan1. saat terutangnya PPN, BKP tak berwujud



bagan2. saat terutangnya PPN, ketika penyerahan, ekspor, dan impor BKP/JKP



bagan3. saat terutangnya pajak, penyerahan BKP bergerak dan tak bergerak

Obyek PPN

Obyek PPN - Pada prinsipnya semua barang dan jasa merupakan objek PPN, karena PPN dikenakan atas konsumsi barang dan atau jasa di dalam Daerah Pabean.

Namun demikian, dengan pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya, ada barang dan jasa tertentu yang tidak dipungut serta dikecualikan dari pengenaan PPN dan dibebaskan dari pungutan PPN.

Terminologi dalam PPN
Barang Kena Pajak
Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Jasa Kena Pajak
Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Penyerahan

TERMASUK DALAM PENGERTIAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK :

1.	Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
2.	Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;
3.	Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
4.	Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-Cuma atas Barang Kena Pajak;
5.	Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
6.	Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;
7.	Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi

8.Penyerahan Barang Kena Pajak dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

SYARAT PENYERAHAN BARANG YANG DIKENAKAN PPN :

1.	Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
2.	Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud.
3.	Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
4.	Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

SYARAT PENYERAHAN JASA YANG DIKENAKAN PPN :

1.	Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak
2.	Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
3.	Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK:

1.	Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
2.	Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang;

Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang, dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang

Obyek Pajak dan Bukan Obyek Pajak
Obyek PPN, UU No. 42 Tahun 2009, Pasal 4 ayat 1 :

a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha

b. Impor Barang Kena Pajak

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha

d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

g. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak

h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Obyek PPN, UU No. 42 Tahun 2009, Pasal 16C :

Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan >> (PMK No.39/PMK.03/2010)

Obyek PPN, UU No. 42 Tahun 2009, Pasal 16D :
Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang dilakukan oleh PKP
Tidak terutang PPN jika :
- Tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha
- Sedan, station wagon kecuali barang dagangan atau disewakan

Bukan Obyek PPN, UU No. 42 Tahun 2009 4A ayat 2 :

- Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya,
- Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak,
- Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yan diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, dan
- Uang, emas batangan, dan surat berharga.



sumber : pajakonline.com
gambar : 1) pajak-kita.blogspot.com 2) akuntansipemerintahan.wordpress.com

Konsep PPN (Pajak Pertambahan Nilai), tentang Pengertian, Dasar Hukum, dan Karakteristik

Konsep PPN (Pajak Pertambahan Nilai), tentang Pengertian, Dasar Hukum, dan Karakteristik -

Pengertian PPN
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean oleh orang pribadi atau oleh badan.

Dasar Hukum PPN

- Utama : UU NO. 42 TAHUN 2009 (Undang-Undang PPN dan PPnBM)

“PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH”

- Ditunjang dengan berbagai peraturan yang ada seperti PP, PMK, KMK, dan Perdirjen

Karakteristik PPN

- Pajak Tidak Langsung dan Pajak Objektif

PPN adalah pajak tidak langsung, artinya beban pajak dilimpahkan kepada pihak lain. Sehingga pemikul beban pajak (WP) dan penyetor pajak ke DJP (pemungut) adalah pihak yang dapat berbeda.

PPN tergolong sebagai pajak yang obyektif, karena penekanannya mula-mula kepada obyeknya terlebih dahulu, baru kemudian kepada subyeknya. Siapapun subyeknya (masyarakat yang mampu maupun yang kurang mampu), akan dikenakan PPN, selama mereka mengonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, di dalam daerah pabean.

- Multi Stage Levy namun Non Commulative

PPN bersifat multi stage levy, artinya dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi. Mulai dari pertama kali setelah diproduksi, hingga sampai ke tangan konsumen akhir.

Sifat non kumulatif dari Pajak Pertambahan Nilai terletak pada mekanisme pemungutannya yang dikenakan pada Nilai Tambah (Added Value) dari Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dan tidak diperhitungkan di akhir tahun. Diharapkan dengan sifat seperti ini akan mengurangi hasrat para Wajib Pajak untuk menghindari bahkan menyelundupkan Pajak Pertambahan Nilai yang menjadi kewajibannya.

- Penghitungan PPN terutang untuk dibayar ke kas negara menggunakan indirect subtraction method

Yaitu PPN dikenakan bedasarkan atas pertambahan nilai (added value) dari barang yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

- Merupakan Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri sehingga memiliki kedudukan netral

PPN dikenakan untuk berbagai konsumsi BKP di daerah pabean tanpa terkecuali.

- Menerapkan tarif tunggal (single rate)

Tarif Pajak PPN adalah 10 %. Namun bisa juga melalui berbagai pertimbangan dan keluarnya PP, tarif diubah antara 5-15 %.

- Termasuk tipe konsumsi (Consumption Type VAT)

Pada VAT type ini, seluruh pengeluaran atas pembelian produk, termasuk barang modal, dapat menjadi pengurang terhadap penerimaan.

sumber :
gambar : nickosansan.blogspot.com