Memahami Pentingnya Akuntansi

Sewaktu SMA yang masuk kelas IPA saya sudah suka dengan pelajaran IPS seperti Sejarah, Manajemen, dan Ekonomi. Tapi saya memandang remeh pelajaran Akuntansi yang kala itu saya anggap tidak lebih dari keterampilan dan kerapian melaksanakan pembukuan. Namun setelah memelajari lebih mendalam tentang dunia akuntansi, ternyata akuntansi merupakan fungsi inti (core function) dari bisnis selain fungsi utama perusahaan, khususnya bagi perusahaan publik.

Sebelum memahami pentingnya manfaat akuntansi, lebih baik anda terlebih dahulu mengetahui (klik artikel) Pengertian dan Konsep Akuntansi.  
Definisi Akuntansi adalah pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, dan penginterpretasian segala kejadian dan transaksi keuangan untuk memberikan informasi kepada manajemen dan pihak berkepentingan lain yang membutuhkan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Sistem akuntansi adalah masukan atas sistem akuntansi mencangkup dokumen penjualan dan dokumen lainnya lalu dimasukan ke dalam ringkasan laporan keuangan.
Fungsi utama dari akuntansi adalah menyediakan informasi (yang secara umum diringkas dalam laporan keuangan) bagi para pengguna (users) untuk mengambil keputusan yang tepat.

Akuntansi juga merupakan satu-satunya bahasa bisnis utama di pasar modal. Tanpa standar akuntansi yang baik, pasar modal tidak akan pernah berjalan dengan baik pula karena laporan keuangan merupakan produk utama dalam mekanisme pasar modal. Efektivitas dan ketepatan waktu dari informasi keuangan yang transparan yang dapat dibandingkan dan relevan dibutuhkan oleh semua stakeholder (pekerja, suppliers, customers, institusi penyedia kredit, bahkan pemerintah). Para stakeholder ini bukan sekadar ingin mengetahui informasi keuangan dari satu perusahaan saja, melainkan dari banyak perusahaan (jika bisa, mungkin dari semua perusahaan) dari seluruh belahan dunia untuk diperbandingkan satu dengan lainnya.

Dengan memahami akuntansi dengan baik,
1. Anda dapat menyediakan informasi yang akurat sebagai dasar untuk mengambil keputusan strategis dalam pengembangan usaha.
2. Anda juga harus memiliki laporan keuangan yang baik untuk mendapatkan pinjaman modal kerja ke bank.

3. Dengan sistem akuntansi yang benar akan mencegah terjadinya bentuk kesalahan dan kecurangan.

4. Pajak anda pun dapat dibayar dengan tertib dan direncanakan dengan baik

Akuntansi juga tidak melulu diaplikasikan oleh Pemerintahan atau Perusahaan. Pengaturan pemasukan-pengeluaran pribadi dan rumah tangga pun dapat menggunakan Akuntansi. Hal yang saya ingat dari dosen saya adalah ketika beliau mengatakan "jangan merasa untung kalau masih makan modal (aset)". Dengan akuntansi kita dapat membedakan apa yang menjadi aset kita, beban kita, dan milik kita sehingga kita dapat untung dari segi ekonomi dalam kehidupan kita.
Intinya, akuntansi itu penting dalam mengatur kondisi keuangan di berbagai bidang.


Terima kasih kepada : http://blog-akuntansi.blogspot.com/2010/05/pentingnya-akuntansi.html ; http://www.renstrasolusi.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=12 ; http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CE4QFjAD&url=http%3A%2F%2Ftipseasy.wordpress.com%2F2008%2F05%2F02%2Fpentingnya-akuntansi%2F&ei=K9YRUdzmAYjqrQf2i4HYCA&usg=AFQjCNEKOcuVoWxTEVIpr9X9hTwsHiTrZw&sig2=GUl4IM7wNF65JCfQWhp0WQ&bvm=bv.41934586,d.bmk&cad=rja
Gambar : https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEN-3piCxphHzBftmDqP5dmpkgbsPbMEDJX3HgvnreBNtTZTjsnqu-djL-whHQKg8mrSsla8VuKreAKshUXxc2q9bO1pknd4k_YNYhk2Pn5FyF9pLO43oHWbrrDBzvo-7zaguhCvJC0LrC/s400/accounting+financial.JPG

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nonPemerintah

A.Prinsip – Prinsip Akuntansi

Arti penting Prinsip Akuntansi :

1. Dasar untuk pedoman penentuan perlakuan akuntansi dalam menyusun maupun menginterpretasikan laporan keuangan.

2. Pedoman peringkasan dan pengungkapan informasi keuangan.

3. Suatu kesepakatan / aturan main tentang bagaimana laporan keangan disusun agar terjadi komunikasi yang efektif antarra pihak-pihak yang terpisah secara fisik dan fungsional.

Karakteristik Prinsip Akuntansi, menurut Paton and Littleton (P&L) menyarankan agar karakteristik berikut melekat pada seperangkat prinsip akuntansi:

1. Prinsip akuntansi menunjukkan pedoman umum yang lengkap tentang fungsi akuntasi sebagai alat untuk mengungkapkan informasi keuangan suatu perusahaan.

2. Prinsip akuntansi tidak harus dikembangkan mengikuti praktik akuntansi yang sedang berjalan karena praktek akuntansi yang sedang berjalan itu sering dilandasi oleh prinsip dan konsep yang dalam beberapa hal saling bertentangan dan secara teoritis tidak konsisten.

3. Prinsip akuntansi hendakna tidak bertentangan atau mendorong pelangggaran terhadap ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku tetapi penyusunan prinsip akuntansi tidak harus menganut konsep, pengertian, pendekatan, kebijaksanaan dan praktik hukum/yuridis tersebut

4. Prinsip akuntansi harus merupakan alat yang praktis di bidang usaha dan keuangan, dapat diandalkan dn relevan untuk memenuhi kebutuhan manajemen, investor, pemerintah dan masyarakat umum.

5. Prinsip akuntansi harus juga logis dan dikembangkan atas dasar penalaran yang jelas sehingga dapat diterima oleh mereka yang berkepentingan dengan akuntansi.

Prinsip Akuntansi Berterima Umum (Generally Accepted Accounting Principles) :

Seperangkat pedoman resmi dan kebiasaan dunia usaha yang dianggap berlaku dalam lingkungan (negara) dan waktu tertentu.

1. Prinsip Harga Perolehan (Principle Of Historical Cost)

Harga perolehan adalah pengorbanan ekonomis yang dinyatakan dalam jumlah uang yang diterima atau dibayarkan untuk suatu transaksi.

Setiap transaksi yang merupakan pembelian aktiva perusahaan dicatat berdasarkan harga perolehannya. Dalam laporan keuangan, harga perolehan aktiva ini akan selalu tampak, sekali pun nilai netto aktiva sudah tidak mencerminkan harga perolehannya lagi disebabkan adanya akumulasi penyusutan.

2. Prinsip Harga Pertukaran (Principle Of Cost Exchange)

Transaksi keuangan harus di catat sebesar harga pertukaran, yaitu jumlah yang harus diterima atau dibayarkan untuk transaksi tersebut. Akutansi mengasumsikan (Diperhitungkan) bahwa harga uang disetujui pada saat terjadinya suatu transaksi pertukaran ditentukan secara obyektif oleh pihak-pihak yang bersakutan serta didukung oleh bukti-bukti yang dapat diperiksa kelayakannya oleh pihak-pihak yang bebas

3. Prinsip Pengakuan Pendapatan (Revenue Recognition Principle)

Pendapatan adalah aliran masuk harta-harta (aktiva) yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama suatu periode tertentu.

Dasar yang digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan adalah jumlah kas atau ekuivalennya yang diterima dari transaksi penjualan dengan pihak yang bebas.

4. Prinsip Mempertemukan (Matching Principle)

Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Prinsip ini berguna untuk menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode. Prinsip ini biasanya diterapkan saat kita membuat jurnal penyesuaian. Dengan adanya prinsip ini kita harus menghitung berapa besarnya biaya yang sudah benar-benar menjadi beban kita meskipun belum dikeluarkan, dan berapa besarnya pendapatan yang sudah benar-benar menjadi hak kita meskipun belum kita terima selama periode berjalan.

5. Prinsip Konsistensi (Consistency Principle)

Metode dan prosedur-prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Konsistensi tidak dimaksudkan sebagai larangan penggantian metode, jadi masih dimungkinkan untuk mengadakan perubahan metode yang dipakai. Jika ada penggantian metode, maka selisih yang cukup berarti (material) terhadap laba perusahaan harus dijelaskan dalam laporan keuangan, tergantung dari sifat dan perlakukan terhadap perubahan metode atau prinsip tersebut.

6. Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle)

Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. Hal ini diperlukan karena melalui laporan keuanganlah kita dapat mengetahui kondisi suatu perusahaan dan mengambil keputusan atas perusahaan tersebut. Apabila informasi yang disajikan tidak lengkap, maka laporan keuangan tersebut bisa menyesatkan para pemakainya


~Untuk mengetahui Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Klik di sini.

B. Pelaporan Keuangan

Pelaporan Keuangan adalah : Seluruh upaya dan pemikiran tentang informasi apa yang harus dimasukkan dalam sistem pelaporan, kualitas informasi dan bagaimana cara pengungkapan informasi tersebut.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tujuan laporan keuangan adalah Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

Laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen (bahasa Inggris: stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melihat apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

Tujuan Umum Laporan Keuangan

- Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.

- Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi neto suatu perusahaan yang timbul dari aktivitas-aktivitas usaha dalam tangka memperoleh laba.

- Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.

- Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi dan kewajiban.

- Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan keuangan.

Terima kasih kepada : http://trz77.blogspot.com/2012/10/prinsip-prinsip-akuntansi-dan-tujuan.html#ixzz2Jh8y1qWd ; http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CHgQFjAG&url=http%3A%2F%2Faji.staff.gunadarma.ac.id%2FDownloads%2Ffiles%2F13172%2FTa2.doc&ei=i1YMUfGMOMnPrQedyYAo&usg=AFQjCNGtXc94OmSPy7VqjP1G9Ju9l8__Ag&sig2=qeEhm-_xeLSXoCIQjF0wAw&bvm=bv.41867550,d.bmk

gambar : http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=d-6pgfpnnAe5DM&tbnid=SfyYxqF1EfpgtM:&ved=0CAQQjxwwAA&url=http%3A%2F%2Fkeuanganlsm.com%2Farticle%2Faudit%2Fstandar-pelaporan-pertama-audit-laporan-keuangan%2F&ei=ilcMUYKTEsjmrAe0roHwCA&psig=AFQjCNG_uVexZ_8gHS40wlWsa5sTguytBA&ust=1359849738435091

Risiko dan Materialitas Audit

Risiko dan Materialitas dalam Pelaksanaan Auditing

Pengetahuan dalam dunia akuntansi, baik akuntansi komersial maupun akuntansi pemerintahan,  proses dan sistem akuntansi selalu memerlukan audit yang handal untuk dapat menilai seberapa baik dan benarkah pelaksanaan akuntansi yang telah dikerjakan. Hasil laporan audit akan sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan konsumen dan badan pengawas terhadap suatu entitas. Oleh karena itu, pelaksanaan audit selalu menghadirkan risiko dan materialitas audit.

Risiko Audit

Risiko auditing ini harus dipertimbangkan matang-matang dalam fase perencanaan audit dan diperhatikan dengan teliti selama pelaksanaan audit. Menurut SA Seksi 312 Risiko Audit dan Materialitas dalam Pelaksanaan Audit, risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor, tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko auditnya.

Auditor merumuskan suatu pendapat atas laporan keuangan sebagai keseluruhan atas dasar bukti yang diperoleh dari verifikasi asersi yang berkaitan dengan saldo akun secara individual atau golongan transaksi. Tujuannya adalah untuk membatasi risiko audit pada tingkat saldo akun sedemikian rupa sehingga pada akhir proses audit, risiko audit dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan sebagai keseluruhan akan berada pada tingkat yang rendah.

Risiko Audit Pada Tingkat Laporan Keuangan dan Tingkat Saldo Akun

Risiko audit dapat dibagi menjadi dua bagian :

1. Risiko Audit Keseluruhan (Overall Audit Risk)

Pada tahap perencanaan auditnya, auditor pertama kali harus menentukan risiko audit keseluruhan yang direncanakan, yang merupakan besarnya risiko yang dapat ditanggung oleh auditor dalam menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, padahal kenyataannya, laporan keuangan tersebut berisi salah saji material.

2. Risiko Audit Individual

Karena audit mencakup pemeriksaan terhadap tiap-tiap akun. Risiko audit keseluruhan harus dialokasikan kepada akun-akun yang berkaitan sebagaimana pemeriksaan audit pada umumnya. Risiko audit individual perlu ditentukan untuk setiap akun karena akun tertentu seringkali sangat material dan penting dalam sebuah sistem akuntansi yang sedang diaudit, bisa jadi karena saldonya yang besar atau frekuensi transaksi perubahan yang sering.

Model Risiko Audit

PDR = AAR/(IR*CR)

IR x CR

PDR = Risiko penemuan yang direncanakan ( Planned Detection Risk )

Yaitu salah saji yang timbul apabila bahan bukti yang dikumpulkan gagal menemukan salah saji yang melewati jumlah yang dapat ditoleransi.

AAR = Risiko audit yang dapat diterima ( Acceptable Audit Risk )

Yaitu ukuran ketersediaan auditor untuk menerima bahwa L/K salah saji secara material walaupun audit telah selesai dan pendapat WTP (unqualified) telah diberikan. Penetapan ini berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan subyektivitas auditor.

IR = Risiko bawaan ( Inherent Risk )

Penetapan auditor akan kemungkinan adanya salah saji dalam segmen audit yang melewati batas toleransi, sebelum memperhitungkan faktor efektifitas pengendalian intern.

CR = Risiko pengendalian ( Control Risk )

Yaitu ukuran risiko yang telah ditetapkan auditor sebelumnya untuk mewaspadai kemungkinan adanya kekeliruan (salah saji) dalam segmen audit yang melewati batas toleransi, yang tak terdeteksi atau tercegah oleh SPI klien.

Risiko bawaan dan risiko pengendalian berbeda dengan risiko deteksi. Kedua risiko yang disebut terdahulu ada, terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan, sedangkan risiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Risiko deteksi mempunyai hubungan yang terbalik dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian.

Konsep Materialitas

Financial Accounting Standard Board (FASB) mendefinisikan materialitas sebagai :

“Besarnya suatu penghapusan atau salah saji informasi keuangan yang, dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut.”

Definisi dari FASB tentang materialitas tersebut menyebabkan auditor diharuskan menetapkan suatu ukuran salah saji yang dapat ditoleransi dengan melihat keadaan-keadaan yang berhubungan dengan satuan usaha klien. Kemudian  mengumonikasikan/menginformasikan pada klien karena hal tersebut berhubungan dengan kelangsungan usaha dari klien. Sedangkan dalam laporan audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan (guarantee) bagi klien atau pemakai laporan keuangan yang lain, bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat.

Langkah-Langkah Dalam Menerapkan Materialistas

Materialitas merupakan dasar penerapan dasar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Auditor melakukan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas dalam perencanaan auditnya. Penentuan materialitas yang sering disebut dengan materialitas perencanaan sangat mungkin berbeda dengan tingkat materialitas yang digunakan pada saat pengambilan kesimpulan audit dan dalam mengevaluasi temuan audit. Sebabnya adalah (1) keadaan yang melingkupi berubah selama pelaksanaan audit (2) informasi tambahan tentang klien dapat diperoleh selama berlangsungnya audit.

Auditor mengikuti lima langkah yang saling terkait erat dalam menerapkan materialitas.

- Merencanakan luas pengujian

Langkah 1 : Menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas
Langkah 2 : Mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas segmen-segmen
- Mengevaluasi hasil-hasil
Langkah 3 : Mengestimasi total salah saji dalam segmen
Langkah 4 : Memperkirakan salah saji gabungan
Langkah 5 : Membandingkan salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi tetentang materialitas

Penentuan Tingkat Materialitas

Dalam perencanaan suatu audit, auditor harus menetapkan materialitas pada dua tingkat berikut ini :
a. Tingkat laporan keuangan, karena pendapat auditor atas kewajaran mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan.
b. Tingkat saldo akun, karena auditor memverifikasi saldo akun dalam mencapai kesimpulan menyeluruh atas kewajaran laporan keuangan.

MATERIALITAS pada tingkat Laporan Keuangan

Auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas. (1) auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit dan (2) pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanan audit.

MATERIALITAS pada Tingkat Saldo akun

Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampuradukkan dengan istilah saldo akun material.

Alokasi MATERIALITAS laporan Keuangan ke Akun

Dalam melakukan alokasi, auditor harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya salah saji dalam akun tertentu dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memverifikasi akun tersebut.

Terima kasih kepada : http://akuntansi4u.blogspot.com/2009/07/materialitas-risiko-dan-strategi-audit.html dan http://fadjarika.blogspot.com/2012/01/materialitas-dan-risiko-audit.html

gambar : http://xfenomena.info/pdf-risiko-audit-dan-materialitas-dalam-pelaksanaan-audit

Pasar Monopoli

Pengertian pasar monopoli

Pasar monopoli (dari Bahasa Yunani: monos, satu + polein, menjual) adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai “monopolis”.

Ciri-ciri dari pasar monopoli :

1. hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran

Perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di pasar. Sehingga kurva permintaan yang ada di monopoli sama dengan kurva permintaan pasar. Di mana pada kurva permintaan pasar, kurva penerimaan rata-rata (AR) dan kurva penerimaan marginal (MR) dapat ditentukan. Bagi perusahaan monopolis, kurva penerimaan marginal (MR) lebih rendah dari harga, karena penjual harus menurunkan harga dengan tujuan barangnya dapat terjual.

2. tidak ada barang subtitusi/pengganti yang mirip (close substitute)

3. produsen memiliki kekuatan menentukan harga

Sebagai penentu harga (price-maker), seorang monopolis dapat menaikan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi; semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut, begitu pula sebaliknya. Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari atau membuat barang subtitusi (pengganti) produk tersebut atau —lebih buruk lagi— mencarinya di pasar gelap (black market).

4. tidak ada pengusaha lain yang memasuki pasar tersebut karena ada hambatan berapa keunggulan perusahaan.

Barrier to entry (penghalang bagi produsen lain masuk), sekaligus sebab bagaimana monopoli dapat muncul.

1. Faktor alamiah (natural monopolies);

 Skala ekonomi suatu perusahaan

 Menguasai faktor produksi

2. Faktor legal (legal monopolies)

 UUD, UU suatu negara/pemerintah

 Hak paten suatu produk

 Frenchising, perusahaan asing pada suatu negara

Keburukan Pasar Monopoli dan Solusi untuk Mencegahnya :

Kerugian-kerugian yang disebabkan oleh pasar monopoli:

- Ketidak adilan, karena monopolis akan memperoleh keuntungan di atas keuntungan normal.

- Volume produksi ditentukan oleh monopolis

- Terjadi eksploitasi oleh monopolis terhadap konsumen dan pemilik faktor-faktor produksi.

Kurva Kemungkinan Produksi Pasar Monopoli

Pada kurva ini perusahaan monopoli dapat menentukan berapa jumlah barang yang akan diproduksi sekaligus harga jualnya.

Apabila perusahaan memilih prinsip keuntungan maksimum. Maka produksi akan dihasilkan sebanyak OQ1 dengan harga OP1 (Saat ini kurva terbentuk atas perpotongan MR=MC). Karena biaya produksi yang dibutuhkan hanyalah CQ1 maka keuntungan yang didapatkan akan sangat besar yaitu P1P3CA. Jika demikian adanya, perusahaan akan tidak menaikkan produksinya karena keuntungan yang didapat padahal melakukan peningkatan jumlah produksi tidak akan merugikan perusahaan.

Ditinjau dari segi efisiensi dan keinginan konsumen, maka produksi yang “seharusnya” adalah sebesar Q2 dan tingkat harga P2. Dengan biaya marginal yang sama, yaitu CQ, memang keuntungan yang didapat akan normal (turun dari keuntungan luar biasa sebelumnya). Keuntungan tersebut dapat ditunjukkan dengan kurva, yaitu sebesar P2BCP3.

Hubungan penentuan harga dan biaya rata-rata produksi dengan laba yang akan di dapat

 Harga (P) > biaya rata-rata (AC), perusahaan monopoli akan memperoleh keuntungan (Laba) maksimum.

 Harga (P) = biaya rata-rata (AC), perusahaan monopoli akan memperoleh keuntungan (laba) normal (normal profit).

 Harga (P) < daripada biaya rata-rata (AC), perusahaan monopoli akan memperoleh kerugian minimum.

Pemerintah dapat mencegah kerugian-kerugian yang disebakan pelaku monopoli dengan cara berikut :

- Mencegah munculnya monopoli dengan undang-undang, semisal dengan UU antimonopoli atau menguasai sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak

- Pemerintah mendirikan perusahaan tandingan yang mampu menyaingi monopolis

- Membuka impor untuk barang yang diproduksi oleh monopolis

- Pemerintah campur tangan dalam menentukan harga.

4 Fungsi Pengelolaan Keuangan Negara

4 Fungsi Pengelolaan Keuangan Negara - Dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat kegiatan-kegiatan : fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian merupakan suatu siklus yang dapat digambarkan sebagai berikut :

SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA


Tujuan Bernegara (goal) tercermin dalam :
Pembukaan uud 45
􀂃 Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
􀂃 Memajukan kesejahteraan umum.
􀂃 Mencerdaskan kehidupan bangsa.
􀂃 Ikut serta mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi, dan keadilan sosial.


Planning bisa ditelaah dalam :
SISPENAS SPPN UU 25/2004
1. ASAS DAN TUJUAN
2. RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
3. TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
4. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA (RPJP, RPJM, RP Tahunan)
5. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA


Organizing :
UU 17 – 2003
Dasar Pemikiran lahirnya UU 17/2003:
Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara selama ini masih digunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yaitu :
a. Indische Comftabiliteitswet (ICW) stbl. 1925 no. 448
b. Indische Bedrijevnwet (IBW) stbl. 1927 no 419 jo stbl 1936 no 445
c. Reglement voorhet Administratief Beheer (RAB) stbl. 1933 no 381
sementara itu dalam pelaksanaan pemeriksaan pertanggung jawaban keuangan negara digunakan Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekonkamer (IAR) stbl 1933 No. 320 Peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia.


Oleh karena itu meskipun berbagai ketentuan tersebut secara formal masih tetap berlaku, akan tetapi secara material sebagian dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud tidak lagi dilaksanakan kelemahan perundang-undangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.


Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (sustainable) sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan Undang-undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengeloalan keuangan negara yaitu Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.


Undang-undang No. 17 tahun 2003 merupakan reformasi sistem keuangan negara yang meliputi :
a. Reformasi penyusunan dan penetapan anggaran
b. Reformasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
c. Reformasi pengawasan anggaran (audit)


Pokok-pokok Isi antara lain meliputi :
·         Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
·         Penyusunan dan Penetapan APBN
·         Penyusunan dan Penetapan APBD
·         Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah/Lembaga Asing
·         Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Perusahaan Negara/Daerah/Swasta Serta Badan Pengelola Dana Masyarakat
·         Pelaksanaan APBN dan APBD
·         Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD
·         Ketentuan Pidana, Sanksi Administrasi dan Ganti Rugi


Actuating :
UU 1 – 2004
Dasar Pemikiran
1.    Pengertian, Ruang Lingkup, dan Asas Umum Perbendaharaan Negara
2.    Pejabat Perbendaharaan Negara
3.    Penerapan kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan
4.    Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
5.    Penyelesaian Kerugian Negara
6.    Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum


Controlling :
UU 15 – 2004           
1. Pengertian pemeriksaan dan pemeriksa;
2. Lingkup pemeriksaan;
3. Standar pemeriksaan;
4. Kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan;
5. Akses pemeriksa terhadap informasi;
6. Kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern;
7. Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut;
8. Pengenaan ganti kerugian negara;
9. Sanksi pidana.