Dampak dan Keadilan Perpajakan (3-habis)

KRITERIA TARIF PAJAK

Pertumbuhan ekonomi hanya akan terjadi apabila lebih banyak masyarakat yang bekerja, menabung sebagian pendapatannya serta menginvestasikan nilai tabungannya. Hal-hal tersebut menurut Daniel J. Mitchell (2003) adalah prilaku-prilaku yang dapat meningkatkan kekayaan nasional. Masyarakat tidak begitu saja ekerja secara produktif dengan diterapkannya anggaran pendapatan dan belanja berimbang. Mereka juga tidak begitu saja meningkatkan tabungan dan investasi apabila dikenakan tarif pajak rendah atau subsidi pajak lainnya. Untuk meningkatkan pendapatan nasional sesuai dengan karakteristik masyarakat di suatu negara, para pengambil keputusan bidang pajak harus mengkonsentrasikan pada hal-hal yang berakibat positif terhadap prilaku bekerja, menabung dan berinvestasi.

Mitchell (2003) memaparkan sembilan petunjuk kebijakan perpajakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sebagai berikut.

1. Penurunan tarif pajak tidak perlu diterapkan seragam untuk seluruh wajib pajak. Beberapa opsi tarif pajak yang dipungut akan dapat mendorong pertumbuhan ejonomi, karena tarif pajak yang rendah dapat membuat masyarakat yang produktif menjadi semakin giat bekerja. Sedangkan bagi sebagian masyarakat lainnya yang cenderung kurang peduli dengan pungutan pajak, penurunan tarif pajak tidak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Fokus pada pertumbuhan ekonomi, bukan pada penurunan tarif. Beberapa kebijakan insentif pajak atau subsidi dapat berakibat hanya mengurangi jumlah penerimaan negara tanpa menghasilkan peningkatan kegiatan ekonomi secara signifikan. Beberapa negara telah membuktikan bahwa deregulasi perpajakan yang kecil pengaruhnya terhadap turunnya penerimaan negara justru dapat meningkatkan gairah investasi dunia usaha.

3. Kebijakan yang baik menghasilkan penerimaan negara lebih banyak. Jika keadaan prilaku masyarakat wajib pajak adalah produktif, penurunan tarif pajak justru meningkatkan jumlah penerimaan negara. Agar pelaksanaan kegiatan pemerintah tidak terganggu, harus diperhitungkan cara-cara yang dapat mengkompensasikan turunnya penerimaan negara akibat pengenaan tarif yang lebih rendah.

4. Jumlah potensi tambahan konsumsi masyarakat akibat adanya penurunan tarif pajak kurang signifikan terhadap peningkatan kegiatan ekonomi dibandingkan dengan turunnya jumlah total penerimaan negara. Untuk itu perlu diupayakan suatu kebijakan pelengkap yang dapat meng-offset selisih penurunan penerimaan negara tersebut. Pada akhirnya penurunan tarif pajak tidak merubah total pengeluaran, pendapatan nasional, dan pertumbuhan ekonomi.

5. Pertumbuhan ekonomi tidak diakibatkan oleh peningkatan konsumsi. Justru sebaliknya, pertumbuhan ekonomi sebagai faktor yang mendorong jumlah total konsumsi sebagai akibat dari meningkatnya jumlah daya beli masyarakat. Untuk itu, sebaiknya kebijakan publik tidak mengedepankan motif yang berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan jalan mendorong konsumsi.

6. Kebijakan pajak yang berdampak positif pada jangka pendek biasanya berdampak positif pula pada jangka panjang. Sebagai contoh, insentif pajak investasi dalam jangka pendek akan menarik minat pemodal masuk ke dalam negeri. Secara jangka panjang, faktor produksi tersebut akan juga mendorong pertumbuhan ekonomi agregat menjadi lebih baik.

7. Efisiensi belanja negara penting dilakukan. Meskipun beberapa pos-pos belanja negara membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti penyediaan keamanan dan penegakan hukum, studi membuktikan bahwa banyak pengeluaran publik yang justru berefek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Efisiensi belanja negara dapat dilakukan dengan merampingkan struktur pemerintahan.

8. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh investasi yang produktif. Dana investasi terutama diambil dari tabungan masyarakat. Investasi dan tabungan, keduanya dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Sedangkan tarif pajak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi suku bunga. Untuk itu perlu dikembangkan kebijakan pajak yang mendorong iklim investasi dan menabung.

9. Defisit belanja negara dapat berpengaruh pada turunnya tingkat suku bunga. Tetapi pengaruhnya kurang signifikan dibanding pengaruh faktor-faktor lain seperti pasar modal. Riset akademis yang dihasilkan menunjukkan bahwa tidak ada korelasi positif antara anggaran surplus, berimbang, atau defisit dengan tingkat suku bunga.

Inti dari sembilan petunjuk di atas adalah segala upaya kebijakan pajak seharusnya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi nasional dengan memberikan insentif pada aktivitas-aktivitas produktif nasional. Walaupun di beberapa negara penurunan tarif pajak justru dapat meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi, penurunan tarif bukanlah satu-satunya cara yang dapat diambil pemerintah.

 

Dampak dan Keadilan Perpajakan (2)

KRITERIA UMUM KEADILAN PERPAJAKAN

Prinsip keadilan perpajakan didasarkan pada distribusi pengenaan pajak untuk memenuhi belanja publik harus mempertimbangkan proporsi kekayaan dan pendapatan masyarakat. Prinsip ini dianut oleh semua negara dalam rangka memenuhi tuntutan keadilan dalam hukum. Walaupun pada pelaksanaannya banyak menimbulkan perbedaan-perbedaan. Secara konsep, keadilan perpajakan mengimplikasikan proses redistribusi kekayaan masyarakat dimana orang kaya membayar lebih banyak dari orang yang lebih miskin (dimensi vertikal). Dalam prakteknya, tidak dipungkiri jika orang kaya ikut menikmati sebagian keuntungan dari adanya belanja negara. Disamping keadilan pajak secara dimensi vertikal, perlu juga diperhatikan secara horizontal dimana pengenaan pajak terhadap seseorang harus lebih rendah dari kemampuannya membayar. Sebagai ilustrasi, pajak terhadap seorang petani harus lebih rendah dari hasil pertanian yang dimilikinya. Perlu juga prinsip keadilan pajak dilihat secara geografis dimana orang-orang yang tinggal pada daerah tertentu harus dikenakan pajak yang lebih tinggi.

Prinsip keadilan pajak dapat juga dilihat dari sisi yakni penerimaan dan pengeluaran. Beberapa argumen menyimpulkan keadilan pajak jika misalnya kenaikan pajak dikompensasikan dengan penyediaan pendidikan dan transportasi umum yang murah. Juga dapat dikatakan tidak adil jika sumber pendapatan tertentu dikenakan pajak tinggi, sementara sumber tersebut memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional.

Struktur pajak yang progresif cenderung lebih mudah dicapai pada struktur perekonomian yang mapan. Menurut konsep ini, masyarakat golongan ekonomi rendah harus dikenakan pajak yang ringan atau dibebaskan dari kewajiban pajak seluruhnya. Hambatan utama dari kebijakan pajak adalah keadaan ekonomi dan politik suatu negara, terbatasnya volume pendapatan masyarakat yang dapat dikenakan pajak, ketakutan akan efek negatif pajak terhadap produksi dan investasi nasional, serta pengaruh kekuatan orang-orang kaya terhadap kebijakan politik nasional. Tidak jarang para pelaku ekonomi yang kuat menyuarakan keluhan-keluhannya terhadap kebijakan pajak baru yang dapat menggangu kegiatan bisnisnya.

Distribusi pembebanan pajak yang adil dipengaruhi oleh cakupan faktor-faktor siapa yang membayar dan jenis pendapatannya serta tarif pajak. Hal ini juga dipengaruhi oleh metode assesment dan akurasi penghitungan pajak terhutang. Ketidakakuratan mengakibatkan ketidakadilan karena adanya pajak yang lebih atau kurang bayar. Sulitnya menerapkan metode assesment yang baik juga muncul dalam hal menentukan subjek pajak yang dikecualikan. Kebijakan pajak dianggap adil jika faktor-faktor seperti lanjut usia, dibawah umur, kemiskinan, dan cacat dikecualikan dari subjek kena pajak. Lebih lanjut keadilan pajak juga harus memperhitungkan besarnya jumlah tanggungan dalam keluarga. Sekali lagi pada negara-negara yang relatif maju dalam perekonomian cenderung dapat mempercayai dokumen-dokumen yang membuktikan adanya hak atas pengecualian pajak.

 

PRINSIP KEADILAN dan PAJAK PENGHASILAN

Pajak penghasilan biasanya dihitung atas jumlah penghasilan selama satu tahun. Pajak penghasilan dapat dikategorikan sebagai pajak individu dan pajak badan. Pendapatan masyarakat dapat diukur berdasarkan sumber perolehannya ataupun penggunaannya. Berdasarkan sumber perolehannnya, pendapatan adalah seluruh penerimaan selama periode pajak yang berupa keuntungan jasa, tunjangan dari pemerintah atau swasta, dan kenaikan nilai kekayaan. Sedangkan berdasarkan penggunaannya pendapatan masyarakat dapat berupa pembelian barang dan jasa, beban pajak, sumbangan, dan tabungan.

Pendapatan masyarakat tersebut dapat digambarkan dengan persamaan :

I = C + ΔNW

Dimana,

I = Pendapatan tahunan (annual income)

C = Konsumsi Tahunan (annual consumption)

ΔNW = Perubahan kekayaan bersih setahun. (annual change in net worth)

Metode untuk mengukur pendapatan baik berdasarkan sumber perolehannya ataupun penggunaannya harus ditentukan sebelum pajak penghasilan dijalankan.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa konsep keadilan dalam perpajakan masih dapat diperdebatkan. Akan tetapi, perbedaan pendapat dalam hal kebijakan yang berkeadilan lebih kompleks lagi pada pajak penghasilan. Baik prinsip keadilan secara horizontal maupun secara vertikal, perumusan rancangan kebijakan fiskal lebih memerlukan perhatian khusus.

Secara horizontal, dikatakan bahwa pengenaan pajak harus sesuai dengan kesetaraan kemampuan ekonomi masyarakatnya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kesetaraan kemampuan ekonomi bisa diejawantahkan sebagai kesamaan tingkat pendapatan, atau kesetaraan ini hanya diukur dari jumlah pendapatan yang diterima saja dengan sama sekali mengabaikan potensi perbedaan pengeluaran dari masing-masing rumah tangga.

Sedang secara vertikal, masih terdapat beberapa pendapat yang kurang setuju jika keadlian secara vertikal dilambangkan dengan tarif pajak progresif. Adapun alasan yang mendasari ketidaksetujuan mereka dapat dilihat dari dua kebijakan yang biasa berkaitan dengan pajak progresif.

1. Kebijakan pendapatan pendapatan tidak kena pajak, kompensasi dari adanya kebijakan ini adalah rumitnya pelaksanaan peraturan dalam praktek. Pada akhirnya, kerumitan cenderung mendorong keengganan dan penyelewengan wajib pajak.

2. Kebijakan pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi untuk setiap tambahan pendapatan. Wajib pajak cenderung memainkan tempo pengakuan suatu pendapatan untuk menghindari pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi.

 

Dampak dan Keadilan Perpajakan (1)

A. PRINSIP MANFAAT

Setiap orang setuju bahwa sistem perpajakan haruslah adil, dimana setiap pajak harus memberikan kontribusinya yang layak untuk membiayai kegiatan pemerintah. Ada dua pendekatan prinsip mengenai sistem perpajakan yang adil, yaitu prinsip manfaat dan prinsip kemampuan membayar . Suatu sistem pajak dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperoleh dari jasa-jasa pemerintah. Berdasarkan prinsip ini, sistem pajak yang adil akan tergantung dari struktur pengeluaran publik. Oleh karena itu, prinsip manfaat memandang perekonomian sektor publik sebagai sektor yang melibatkan pengeluaran maupun penerimaan yang berkesinambungan. Agar prinsip manfaat dapat dilaksanakan, maka manfaat yang diperoleh wajib pajak atas terjadinya pengeluaran publik harus diketahui terlebih dahulu. Selain itu agar prinsip ini bisa adil, maka harus diasumsikan bahwa ketika sistem tersebut mulai diberlakukan, sudah terdapat distribusi yang tepat dalam perekonomian .

Penerapan kebijakan fiskal berdasarkan prinsip manfaat didalam prakteknya, lebih banyak ditetapkan pada penyediaan jasa-jasa publik berdasarkan prinsip manfaat yang khusus. misalnya pembebanan bea ( bea cukai dan bea masuk) serta pajak pengganti pembebanan seperti pajak BBM dan pajak kendaraan dalam rangka pembiayaan jalan raya. Manfaat hanya dapat diperoleh apabila pemakai dapat membayar misalnya biaya penggunaan sarana transportasi. Keuntungan penyediaan jasa publik model ini adalah dapat meringankan beban keuangan pemerintah. Mekanisme pasar dapat diterapkan untuk mendapatkan posisi tawar menawar yang efisien.

 

B. PRINSIP KEMAMPUAN MEMBAYAR

Prinsip kemampuan membayar (ability to pay principle) :

• Wajib pajak membayar pajak sesuai dengan tarif yang disesuaikan kemampuannya

• Kemampuan membayar seseorang tentu akan meningkat jika pendapatan meningkat

• Prinsip ini dianggap lebih berkeadilan secara horizontal dan vertikal

Berkeadilan horizontal adalah bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan yang sama harus membayar dengan jumlah yang sama. Berkeadilan vertikal adalah bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan yang lebih besar harus membayar pajak dengan jumlah yang lebih besar.

Hobbes berpendapat bahwa kewajiban membayar pajak harus dikaitkan dengan pendapatan yang dibelanjakan bukan yang ditabung. Dalam arti, pemborosan harus dikenakan pajak, sedangkan kebajikan harus diberi penghargaan. Pendapat lain mengatakan bahwa tabungan adalah konsumsi yang ditunda. Dan apabila tabungan masyarakat memperoleh bunga, jumlah pajak yang dibayar ikut meningkat apabila seluruh tabungan tersebut dikonsumsikan

Simpulan

• Pengenaan pajak yang didasarkan atas diterimanya pendapatan (termasuk pendapatan bunga) akan menyebabkan total pajak yang dibayar lebih besar. Keadaan ini menyebabkan orang cenderung untuk mengurangi tabungan

• Pengenaan pajak konsumsi ; pendapatan ditabung dulu atau langsung dikonsumsi, maka jumlah total pajak yang dibayar memiliki nilai sekarang (PV) yang sama

• Pada pajak konsumsi, dimungkinkan ada bagian pendapatan yang tidak kena pajak, yaitu pendapatan yang ditabung dan tidak pernah dikonsumsi. Pada akhirnya ini akan menjadi kekayaan individu atau warisan. Atas dasar ini, kekayaan individu dan warisan bisa dikenakan pajak

sumber : materi perkuliahan

gambar : http://www.radarbangka.co.id%2Fberita%2Fdetail%2Fnusantara%2F6917%2Ftidak-adil-alat-berat-kena-pajak.html

PMK No.02/PMK.05/2011 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa BMN dari Kontraktor Kerja Sama

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 02/PMK.05/2011

TENTANG

PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN ASET
BERUPA BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang	:	a.	bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2010, telah ditetapkan pengaturan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
		b.	bahwa dalam rangka pelaporan aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat secara tertib dan akuntabel, diperlukan adanya pedoman akuntansi dan pelaporan aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
		c.	bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, belum cukup mengatur pedoman akuntansi dan pelaporan aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
		d.	bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara memiliki kewenangan untuk menetapkan pengaturan mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
		e.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
		2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4510);
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006  tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
		6.	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
		7.	Keputusan Presiden Nomor 56/P 2010;;
		8.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
		9.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2010;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN ASET BERUPA BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA.
		BAB I KETENTUAN UMUM
		Bagian Kesatu Pengertian
		Pasal 1
		Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
		1.	Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disingkat KKKS adalah Badan Usaha atau Bentuk Badan Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.
		2.	Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Barang Milik Negara adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli KKKS dan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu.
		3.	Unit Akuntansi Kuasa Pengelola Barang Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat UAKPlB-BUN adalah satuan kerja/unit akuntansi yang diberi kewenangan untuk mengurus/menatausahakan/mengelola Barang Milik Negara yang dalam penguasaan Bendahara Umum Negara Pengelola Barang.
		4.	Unit Akuntansi Pembantu Pengelola Barang Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat UAPPlB-BUN adalah unit akuntansi Barang Milik Negara yang bertugas untuk menggabungkan laporan Barang Milik Negara dari UAKPlB-BUN.
		5.	Unit Akuntansi Pengelola Barang Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat UAPlB-BUN adalah unit akuntansi Barang Milik Negara yang bertugas untuk menyusun laporan Barang Milik Negara tingkat Bendahara Umum Negara melalui penggabungan satu dan/atau beberapa laporan Barang Milik Negara dari UAPPlB-BUN.
		6.	Unit Akuntansi Pengelola Barang, yang selanjutnya disingkat UAPlB adalah unit akuntansi Barang Milik Negara yang diberi kewenangan oleh Menteri Keuangan sebagai Pengelola Barang pada Kementerian Keuangan yang bertugas untuk menyusun kebijakan, pedoman pengelolaan Barang Milik Negara dan laporan Barang Milik Negara Pengelola Barang.
		7.	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat UAKPA-BUN adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja pada Bendahara Umum Negara dalam hal pemanfaatan dan pemindah tanganan aset KKKS.
		8.	Unit Akuntansi Penggabungan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat UAPKPA-BUN adalah unit akuntansi yang bertugas untuk melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA-BUN yang berada langsung di bawahnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan aset KKKS.
		9.	Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat UAP-BUN adalah unit akuntansi pada Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA-BUN dan UAPKPA-BUN.
		10.	Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat UA-BUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAP-BUN dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAP-BUN.
		11.	Nilai Wajar adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli, hasil penukaran, atau penyewaan suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual atau antara penyewa yang berminat menyewa dan pihak yang berminat menyewakan dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak dalam waktu yang cukup, dimana kedua pihak masing-masing mengetahui kegunaan properti tersebut bertindak hati-hati, dan tanpa paksaan.
		12.	Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
		13.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan yang dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
		Bagian Kedua Ruang Lingkup
		Pasal 2
		Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur pedoman akuntansi dan pelaporan pengelolaan aset KKKS yang diakui sebagai Barang Milik Negara.
		Pasal 3
		Penguasaan dan penyerahan Aset KKKS dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS.
		BAB II SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN
		Bagian Kesatu Sistem Akuntansi
		Pasal 4
		Aset KKKS diakuntansikan dan dilaporkan melalui sistem akuntansi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang termasuk dalam klasifikasi transaksi khusus.
		Bagian Kedua Unit Akuntansi Pelaporan Keuangan
		Pasal 5
		(1)	Dalam rangka pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan atas pengelolaan aset KKKS dibentuk unit akuntansi keuangan yang terdiri dari:
			a.	UAKPA-BUN, dilaksanakan oleh Unit Eselon I pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani bidang minyak dan gas bumi;
			b.	UAPKPA-BUN, dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang menangani Barang Milik Negara.
		(2)	Unit akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pertanggungjawaban walaupun tidak mendapatkan alokasi anggaran.
		(3)	UAKPA-BUN menyusun laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
		Bagian Ketiga Unit Akuntansi Pelaporan Barang
		Pasal 6
		(1)	Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara dibentuk Unit Akuntansi Pengelolaan Barang Bendahara Umum Negara yang terdiri dari:
			a.	UAKPlB-BUN, yang dilaksanakan oleh Unit Eselon I pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani bidang minyak dan gas bumi;
			b.	UAPPlB-BUN, yang dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang menangani Barang Milik Negara;
			c.	UAPlB-BUN, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
			d.	UAPlB, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
		(2)	UAKPlB-BUN wajib menyusun Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Laporan Barang Milik Negara (LBMN), Laporan Persediaan, dan Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CRBMN).
		BAB III PEDOMAN AKUNTANSI
		Bagian Kesatu Penyusunan Neraca Pembukaan
		Pasal 7
		(1)	Dalam rangka penatausahaan aset KKKS ditetapkan saldo pembukaan sebagai dasar untuk penyusunan neraca pembukaan aset KKKS.
		(2)	Penyajian nilai dan jenis aset dalam neraca pembukaan UAKPlB-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada penyajian aset KKKS dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009 Audited.
		(3)	Neraca pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Unit Eselon I pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani bidang minyak dan gas bumi dengan disertai Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
		Bagian Kedua Pengakuan
		Pasal 8
		(1)	Aset KKKS yang diperoleh dan/atau dibeli serta digunakan oleh KKKS sejak Tahun 2011 diakui secara langsung sebagai Barang Milik Negara.
		(2)	Aset KKKS yang diperoleh atau dibeli sebelum Tahun 2011 diakui sebagai Barang Milik Negara setelah dilakukan inventarisasi dan/atau penilaian.
		Bagian Ketiga Pengklasifikasian
		Pasal 9
		(1)	Aset yang diperoleh sampai dengan Tahun 2010 diklasifikasikan sebagai berikut:
			a.	aset yang belum diserahkan dan belum dilakukan inventarisasi dan penilaian tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
			b.	aset yang belum diserahkan namun sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya;
			c.	aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah c.q Unit Eselon I pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani bidang minyak dan gas bumi dan sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian, dicatat dalam neraca sebagai aset tetap atau persediaan.
		(2)	Aset yang diperoleh setelah Tahun 2010 diklasifikasikan sebagai berikut:
			a.	aset yang dibeli namun masih dalam penguasaan oleh pihak KKKS, dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya.
			b.	aset yang telah diserahkan kepada pemerintah c.q UAKPlB-BUN, dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi aset tetap atau persediaan.
		(3)	Reklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b) dilaksanakan atas aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:
			a.	apabila aset tersebut akan dijual atau diserahkan kepada pihak lain di luar pemerintah pusat, maka dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi persediaan;
			b.	apabila aset tersebut berupa tanah dan akan digunakan untuk kegiatan operasional satuan kerja Pemerintah, maka dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi tanah;
			c.	apabila aset tersebut berupa peralatan dan mesin dan akan digunakan untuk kegiatan operasional satuan kerja Pemerintah, maka dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi peralatan dan mesin;
			d.	apabila aset tersebut berupa gedung dan bangunan dan akan digunakan untuk kegiatan operasional satuan kerja Pemerintah, maka dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi gedung dan bangunan.
		Bagian Keempat Pengukuran
		Pasal 10
		(1)	Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan Tahun 2004 dicatat berdasarkan hasil penilaian.
		(2)	Dalam hal aset KKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibeli dalam mata uang asing, maka hasil penilaiannya dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penilaian dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
		Pasal 11
		(1)	Aset yang diperoleh dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 dapat dicatat menggunakan nilai perolehan dengan memperhitungkan nilai penyusutan sesuai dengan metode penyusutan yang akan ditetapkan kemudian.
		(2)	Pencatatan aset KKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
			a.	dalam hal nilai perolehan dalam mata uang asing yang diketahui tanggal perolehannya, maka nilai aset dijabarkan ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi/perolehan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
			b.	dalam hal nilai perolehan dalam mata uang asing yang tidak diketahui tanggal perolehannya namun tahun perolehannya dapat diketahui, maka nilai aset dijabarkan ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun perolehan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
		(3)	Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), untuk aset KKKS yang nilai perolehannya tidak dapat diketahui, maka dapat dicatat berdasarkan nilai wajar.
		Pasal 12
		(1)	Aset KKKS yang diperoleh setelah Tahun 2010 dicatat berdasarkan nilai perolehan.
		(2)	Dalam hal aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menggunakan mata uang asing, maka nilai aset dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
		(3)	Pada saat dilakukan reklasifikasi terhadap aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah, maka aset KKKS tersebut dicatat berdasarkan nilai buku yang disajikan sebesar harga perolehan yang telah dikurangi akumulasi penyusutan.
		Bagian Kelima Penilaian
		Pasal 13
		Penilaian terhadap aset KKKS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penilaian Barang Milik Negara.
		Bagian Keenam Dokumen Sumber
		Pasal 14
		(1)	Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan oleh UAKPA-BUN/UAKPlB-BUN terdiri dari sertifikat tanah dan/atau Surat Pelepasan Hak atas Tanah, faktur, kuitansi, Berita Acara Serah Terima Aset dan Laporan Penilaian Aset KKKS.
		(2)	Berita Acara Serah Terima Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi mengenai nama dan lokasi KKKS, jenis dan jumlah aset, luas dan/atau volume aset untuk tanah dan bangunan, harga perolehan, dan nilai buku.
		(3)	Seluruh dokumen yang digunakan sebagai dokumen sumber untuk melakukan pencatatan harus diserahkan kepada satuan kerja yang bertindak sebagai UAKPlB-BUN.
		Bagian Ketujuh Pelaporan Keuangan
		Pasal 15
		(1)	UAKPA-BUN menyusun laporan keuangan untuk seluruh aset KKKS yang terdiri dari:
			a.	aset yang masih dalam penguasaan KKKS dan aset yang telah diserahkan ke Pemerintah;
			b.	aset yang belum ditentukan nilai wajarnya dan yang sudah ditentukan nilai wajarnya untuk aset yang diperoleh sampai dengan Tahun 2004;
			c.	aset yang sudah diinventarisasi dan yang belum diinventarisasi untuk aset yang diperoleh dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010; dan
			d.	aset yang diperoleh setelah Tahun 2010.
		(2)	Pendapatan yang diperoleh atas pengelolaan aset KKKS merupakan bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengelola Barang yang harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan terpisah dari pendapatan hasil lifting minyak bumi pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran.
		Bagian Kedelapan Penyampaian Laporan Keuangan
		Pasal 16
		(1)	UAKPA-BUN menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan beserta Arsip Data Komputer kepada UAPKPA-BUN secara bulanan.
		(2)	UAKPA-BUN menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) kepada UAPKPA-BUN secara semesteran dan tahunan.
		(3)	Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UAPKPA-BUN menyusun laporan konsolidasi.
		(4)	Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara semesteran dan tahunan disampaikan oleh UAPKPA-BUN kepada UAP-BUN Transaksi Khusus atas aset KKKS.
		(5)	Berdasarkan Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), UAP-BUN Transaksi Khusus atas aset KKKS menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada UA-BUN secara semesteran dan tahunan.
		Pasal 17
		(1)	UAKPlB-BUN menyampaikan Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada UAPPlB-BUN.
		(2)	Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UAPPlB-BUN menyusun laporan konsolidasinya.
		(3)	Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh UAPPlB-BUN kepada UAP-BUN Transaksi Khusus.
		(4)	UAP-BUN Transaksi Khusus atas Aset KKKS menyusun Laporan Barang Milik Negara dan menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku UAPlB secara semesteran dan tahunan.
		BAB IV REVIEW DAN PERTANGGUNGJAWABAN
		Bagian Kesatu Pernyataan Telah Di-review
		Pasal 18
		(1)	Laporan Keuangan Tahunan wajib di-review oleh aparat pengawasan intern Pemerintah sebelum disampaikan kepada UAPKPA-BUN sesuai peraturan perundang-undangan mengenai standar review.
		(2)	Review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil review berupa Pernyataan Telah Di-review dan dilampirkan pada saat UAKPA-BUN menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada UAPKPA-BUN.
		(3)	Pernyataan Telah Di-review sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh aparat pengawasan intern Pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan review bersangkutan.
		(4)	Dalam hal aparat pengawasan intern Pemerintah belum melaksanakan review terhadap laporan keuangan yang telah disusun, Pernyataan Telah Di-review dapat diubah menjadi Pernyataan Belum Di-review.
		(5)	Pernyataan Telah Di-review sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pernyataan Belum Di-review sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
		Bagian Kedua Pernyataan Tanggung Jawab
		Pasal 19
		(1)	UAKPA-BUN, UAPKPA-BUN, dan UAP-BUN Transaksi Khusus Aset KKKS wajib membuat Pernyataan Tanggung Jawab yang dilampirkan pada laporan keuangan.
		(2)	Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa pencatatan aset dalam laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
		(3)	Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan.
		(4)	Pernyataan Tanggung Jawab disusun sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
		BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN
		Pasal 20
		(1)	Dalam hal terdapat aset KKKS yang diperoleh sebelum Tahun 2005 telah diserahkan kepada Pemerintah namun belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, maka aset KKKS tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
		(2)	Aset KKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian apabila:
			a.	ditetapkan status penggunaannya;
			b.	dilakukan pemindahtanganan; atau
			c.	dilakukan pemanfaatan.
		BAB VI KETENTUAN PERALIHAN
		Pasal 21
		Dalam hal aset KKKS belum dapat dilaporkan sesuai dengan sistem akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, maka aset KKKS dapat langsung dilaporkan dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN) dan LKPP.
		BAB VII KETENTUAN PENUTUP
		Pasal 22
		Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
						Ditetapkan di Jakarta
						pada tanggal 4 Januari 2011
						MENTERI KEUANGAN,
						AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 2

	LAMPIRAN I
	PERATURAN            MENTERI         KEUANGAN
	NOMOR          02 / PMK.05 /2011         TENTANG
	PEDOMAN   AKUNTANSI  DAN  PELAPORAN
	ASET     KONTRAKTOR     KONTRAK       KERJA
	SAMA

 PERNYATAAN TELAH/BELUM DIREVIEW
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI, KEMENTERIAN ESDM
TAHUN ANGGARAN XXXX

	Kami  telah/belum  me-review   laporan  keuangan  Direktorat   Jenderal  Minyak  dan Gas  Bumi,
Kementerian ESDM selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara untuk Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk Tahun Anggaran ......... berupa Neraca per Tanggal ......., Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara untuk Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
	Review   bertujuan  untuk  memberikan  keyakinan  terbatas  mengenai  akurasi, keandalan,  dan
keabsahan informasi serta kesesuaian pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Review mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.
	Berdasarkan review kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan
keuangan yang kami sebutkan diatas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain yang terkait.
		Nama Kota, Tgl-Bln-Tahun
		Nama Jabatan Penandatangan,
		Nama Penandatangan
		NIP Penandatangan
		MENTERI KEUANGAN,
		AGUS D.W. MARTOWARDOJO

	LAMPIRAN II
	PERATURAN            MENTERI          KEUANGAN
	NOMOR          02 / PMK.05 /2011         TENTANG
	PEDOMAN   AKUNTANSI   DAN  PELAPORAN
	ASET     KONTRAKTOR      KONTRAK       KERJA
	SAMA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
(Statement of Responsibility)

Isi laporan keuangan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara atas Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (disesuaikan dengan masing-masing Unit Akuntansinya) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran ……. sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
		,
		Kepala Satuan Kerja ........................
		(.................................................)
		MENTERI KEUANGAN,
		AGUS D.W. MARTOWARDOJO