Konsep PPN (Pajak Pertambahan Nilai), tentang Pengertian, Dasar Hukum, dan Karakteristik

Konsep PPN (Pajak Pertambahan Nilai), tentang Pengertian, Dasar Hukum, dan Karakteristik -

Pengertian PPN
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean oleh orang pribadi atau oleh badan.

Dasar Hukum PPN

- Utama : UU NO. 42 TAHUN 2009 (Undang-Undang PPN dan PPnBM)

“PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH”

- Ditunjang dengan berbagai peraturan yang ada seperti PP, PMK, KMK, dan Perdirjen

Karakteristik PPN

- Pajak Tidak Langsung dan Pajak Objektif

PPN adalah pajak tidak langsung, artinya beban pajak dilimpahkan kepada pihak lain. Sehingga pemikul beban pajak (WP) dan penyetor pajak ke DJP (pemungut) adalah pihak yang dapat berbeda.

PPN tergolong sebagai pajak yang obyektif, karena penekanannya mula-mula kepada obyeknya terlebih dahulu, baru kemudian kepada subyeknya. Siapapun subyeknya (masyarakat yang mampu maupun yang kurang mampu), akan dikenakan PPN, selama mereka mengonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, di dalam daerah pabean.

- Multi Stage Levy namun Non Commulative

PPN bersifat multi stage levy, artinya dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi. Mulai dari pertama kali setelah diproduksi, hingga sampai ke tangan konsumen akhir.

Sifat non kumulatif dari Pajak Pertambahan Nilai terletak pada mekanisme pemungutannya yang dikenakan pada Nilai Tambah (Added Value) dari Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dan tidak diperhitungkan di akhir tahun. Diharapkan dengan sifat seperti ini akan mengurangi hasrat para Wajib Pajak untuk menghindari bahkan menyelundupkan Pajak Pertambahan Nilai yang menjadi kewajibannya.

- Penghitungan PPN terutang untuk dibayar ke kas negara menggunakan indirect subtraction method

Yaitu PPN dikenakan bedasarkan atas pertambahan nilai (added value) dari barang yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

- Merupakan Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri sehingga memiliki kedudukan netral

PPN dikenakan untuk berbagai konsumsi BKP di daerah pabean tanpa terkecuali.

- Menerapkan tarif tunggal (single rate)

Tarif Pajak PPN adalah 10 %. Namun bisa juga melalui berbagai pertimbangan dan keluarnya PP, tarif diubah antara 5-15 %.

- Termasuk tipe konsumsi (Consumption Type VAT)

Pada VAT type ini, seluruh pengeluaran atas pembelian produk, termasuk barang modal, dapat menjadi pengurang terhadap penerimaan.

sumber :
gambar : nickosansan.blogspot.com