Akuntansi Pendapatan pada Pemerintahan

Akuntansi Pendapatan pada Pemerintahan - Akuntansi Pemerintahan Indonesia mengenal basis kas. Sehingga pendapatan negara akan diakui ketika kas diterima pada rekening KUN (Kas Umum Negara). Saat pendapatan langsung disetor kepada KUN, maka K/ L (Kementerian/ Lembaga) akan mengakui adanya pengurangan hutang (kewajiban) pada KUN. Sementara, saat pendapatan disetor melalui Bendahara Penerimaan, maka diperlukan jurnal penyesuaian di akhir tahun.

Bukti pengakuan pendapatan yang digunakan adalah sebagaimana akuntansi komersial dan bukti lain yang dianggap sah.

Ilustrasi lebih lanjut megenai akuntansi pendapatan adalah :

Akuntansi penerimaan pendapatan

- Pendapatan disetor langsung ke BUN

K/L : Dr. Utang kepada BUN, Cr. Pendapatan

BUN : Dr. Kas Umum Negara, Cr. Pendapatan

- Pendapatan disetor ke Bendahara Penerimaan

K/L : no entry, hanya mencatat besarnya penerimaan

       Saat penyetoran kas oleh bendahara (K/L) ke BUN

       Dr. Utang kepada KUN, Cr. Pendapatan

BUN : no entry
       Saat penyetoran kas oleh bendahara (K/L) ke BUN

       Dr. Kas Umum Negara, Cr. Pendapatan pajak

Akuntansi pengembalian pendapatan di tahun yang sama
K/L : Dr. pendapatan, Cr. utang pada BUN
BUN : Dr. pendapatan, Cr. Kas Umum Negara

Akuntansi pengembalian pendapatan di tahun sebelumnya
K/L : no entry
*Jika ada hubungan dengan akun lain, misal aset tetap, akan dijurnal koreksi terhadap aset tetap saja tanpa menjurnal pendapatan
BUN : Dr. SILPA (pengembalian pendapatan), Cr. Kas Umum Negara