PPh Pasal 21

PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri (active income).

Apabila kegiatan dilakukan Orang Pribadi Subjek Pajak Luar Negeri, Pajak Penghasilan pasal 26.

Beberapa Objek PPh 21

• penghasilan yang sifatnya teratur maupun yang tidak teratur
• upah harian/ mingguan/ satuan/ borongan
• uang tebusan pensiun/ hari tua/ bentuk pesangon lainnya
• honorarium/ komisi/ beasiswa/ dll
• imbalan kepada tenaga ahli dan pihak lainnya
• pembayaran dalam bentuk natura

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26

• Pegawai tetap
• Penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua termasuk ahli warisnya
• Bukan pegawai yang menerima penghasilan dengan upah harian/ mingguan/ satuan/ borongan
• Bukan pegawai termasjuk tenaga ahli yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang bersifat berkesinambungan atau tidak
• Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam kegiatan 

Beberapa bukan objek PPh 21

• pembayaran klaim asuransi
• imbalan dalam bentuk natura kecuali PPh-nya bersifat final dan dikenakan PPh berdasar norma perhitungan khusus
• iuran pensiun pada badan yang disahkan MenKeu
• kenikmatan beupa pajak yang dibayarkan perusahaan
• zakat yang dibayarkan pada BAZ

Pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26

• pemberi kerja
• bendaharawan pemerintah
• badan dana pensiun
• penyelenggara kegiatan
• dll

PPh pasal 21 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan bersangkutan. PPh pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan

Contoh Kasus PPh 21

Tn. Ibadurrahman dengan status TK/0 bekerja pada PT. Pow-Pow sejak tahun 1999. Pada tahun 2009, setiap bulan PT. Pow-Pow membayar gaji pokok sebesar Rp4.000.000, tunjangan transport Rp400.000, dan tunjangan makan sebesar Rp400.000.

PT. Pow-Pow mengikuti program jamsostek dan Dana Pensiun yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan dengan perincian sebagai berikut :

• Premi asuransi kecelakaan kerja 0,24% dari gaji pokok
• Premi asuransi kematian 0,3% dari gaji pokok
• Iuran JHT 3.7% dari gaji pokok
• Iuran pensiun Rp100.000

Pembayaran yang dilakukan sendiri oleh Tn. Ibadurrahman adalah :

• Iuran JHT 2% dari gaji pokok
• Iuran pensiun Rp50.000

Berapa PPh pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan diterima Tn. Ibadurrahman setiap bulannya ?

Jawaban Kasus

Penghitungan PPh pasal 21 setiap bulan :

Penghasilan Bruto
Gaji Rp 4.000.000

Tunjangan transport Rp 400.000

Tunjangan makan Rp 400.000

Premi JKK Rp 9.600

Premi JKM Rp 12.000

Total Penghasilan Bruto Rp 4.821.600

Pengurang

Biaya Jabatan (5% x Rp4.821.600)

BJ maksimum yang diperbolehkan Rp241.080

Iuran JHT Rp 80.000

Iuran Pensiun Rp 50.000

Jumlah pengurang Rp. 371.080

Penghasilan neto sebulan : Rp 4.821.600 - Rp. 371.080 = Rp. 4.450.520

Penghasilan neto setahun : Rp. 4.450.520 x 12 = Rp. 53.406.240

PTKP (TK/-) Rp. 15.840.000

Penghasilan Kena Pajak : Rp. 53.406.240 - Rp. 15.840.000 = Rp. 37.566.240

PPh terutang (Tarif pajak Pasal 17 UU PPh) :

5% x Rp37.566.000 Rp 1.878.300